Advertisement
Penuh Kontroversi, Oesman Sapta Akhirnya Masuk DCT Pileg 2019

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Meski menuai kontroversi, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang (OSO) akhirnya masuk Daftar Calon Tetap (DCT) sebagai peserta kontestasi politik Pemilu Legislatif (Pileg) 2019.
Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang keluar setelah para komisioner menggelar rapat pleno sejak Rabu malam hingga Kamis (29/11/2018) dini hari itu ternyata tidak lahir begitu saja. OSO diputuskan masuk DCT dengan syarat tertentu.
Advertisement
Sebagaimana diperkirakan sebagian pengamat, keputusan tersebut mensyaratkan OSO menyerahkan surat pemberhentian dari kepengurusan partai politiknya setelah terpilih.
Senator asal Kalimntan Barat itu saat ini tercatat sebagai Ketua Umum DPP Partai Hanura, salah satu partai pengusung pasangan Capres Joko-Widodo-Ma’ruf Amin.
Apa yang menarik untuk disimak adalah bahwa keputusan KPU itu berlawanan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang pengurus parpol jadi caleg DPD.
Padahal, sebelumnya KPU memang mematuhi putusan MK dan menolak OSO ikut Pileg kalau tidak mundur dari pengurus parpol.
Akan tetapi, apa yang diputuskan KPU saat ini beririsan dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), lembaga tempat OSO juga melayangkan gugatannya.
PTUN membolehkan pengusaha tersebut masuk DCT karena menyebutkan putusan MK tak bisa berlaku surut. Alasannya, putusan MK keluar setelah proses pemilu berjalan.
Masuknya OSO dalam DCT memang menjadi fenomena tersendiri dalam sistem politik Indonesia. Apalagi, sebelumnya Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan OSO yang oleh KPU, sebelumnya dilarang ikut menjadi caleg DPD sebagaimana juga putusan MK.
Pakar Hukum Tata Negara Irmanputra Sidin dengan tegas berpendapat putusan MK bersifat final dan mengikat. Sebagai putusan yang setara dengan undang-undang, ujarnya, putusan MA maupun PTUN dan KPU tidak boleh berlawanan dengan putusan MK.
“Putusan MK seharusnya tidak bisa diubah kecuali melalui perubahan konstitusi itu sendiri oleh MPR,” ujar Irman. Artinya, OSO tidak punya tiket untuk ikut Pileg 2019 karena menjabat sebagi ketua umum parpol.
Keputusan KPU terbaru tersebut sulit dipungkiri akan membuka ruang bagi masyaraat sipil untuk mempertanyakannya kalau tidak mau menggugat.
Akan tetapi, tentu saja OSO sudah mempertimbangkan semua langkah yang ditempuhnya.
Demikian juga dengan peluang dan hambatan di kemudian hari kalau Wakil Ketua MPR itu terpilih kembali menjadi Anggota DPD mewakili daerahnya.
Apapun yang bakal muncul pasca-putusan KPU tersebut, persoalan hukum dan politik akan tetap menarik untuk disimak. Apalagi ketika keduanya berbenturan saat menjelang Pileg 2019.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- 3 Orang Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut, Dedi Mulyadi Minta Maaf dan Janji Berikan Santunan Rp150 juta per Keluarga
- Rangkaian Kegiatan Pernikahan Anak Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Ricuh, 3 Orang Dilaporkan Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut
- Ada Tambang Ilegal di IKN, Menteri ESDM Serahkan Kasus kepada Penegak Hukum
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
Advertisement

Nelayan KulonprogoButuh SPBU Khusus untuk Meringankan Ongkos Produksi
Advertisement

Taman Kyai Langgeng Magelang Kini Sediakan Wisata Jeep untuk Berpetualang
Advertisement
Berita Populer
- Harga Pangan Hari Ini, Cabai Rawit Merah dan Bawang Merah Turun
- Cegah Praktik Pungli dan ODOL, Kemenhub Bangun Sistem Elektronik
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
- Ini Cara Bedakan Beras Oplosan, Medium dan Premium Versi Bapanas
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Puluhan Tersangka Sindikat Judi Online Jaringan China dan Kamboja Ditangkap Bareskrim Polri
- Sampaikan Dupik, Hasto Kritiyanto Tuding KPK Melakukan Rekayasa Hukum
Advertisement
Advertisement