KPK Dalami Aliran Rp106,3 Miliar yang Diduga ke Nusron Wahid
KPK menelusuri aliran dana Rp106,3 miliar dalam kasus ATR/BPN yang diduga mengalir ke Nusron Wahid dan terkait layanan pertanahan.
Logo Muhammadiyah./Wikipedia
Harianjogja.com, JAKARTA- Acara Muktamar XVII Pemuda Muhammadiyah dikabarkan diintervensi polisi.
Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah DIY Iwan Setiawan mengatakan pihaknya dikontak pihak kepolisian soal penyelenggaraan Muktamar XVII PM pada 25-28 November 2018.
"Polisi mengajak silaturahmi dan bicara soal dinamika muktamar, bertanya soal calon-calon ketua umum Pemuda Muhammadiyah yang akan menggantikan Dahnil Anzar Simanjuntak," kata Iwan saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (16/10/2018).
Menurut dia, sejauh ini kegiatan Pemuda Muhammadiyah tidak begitu diperhatikan tetapi saat ini begitu kental intervensi dari kepolisian terlebih sekarang berada di periode Pemilu 2019, termasuk Pilpres.
Dia mengatakan intervensi oleh polisi tidak hanya dilakukan pada PWPM Yogyakarta saja tetapi terjadi di banyak struktur daerah lain. Yogyakarta sendiri akan menjadi tuan rumah Muktamar Pemuda Muhammadiyah.
Salah satu agenda penting dalam gelaran itu adalah memilih Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Periode 2018-2022 untuk menggantikan Dahnil Anzar Simanjuntak yang akan habis masa jabatannya.
"Pimpinan Pemuda Muhammadiyah di tingkat daerah dan wilayah memang dikontak polisi dan itu masif dilakukan di semua wilayah di Indonesia," katanya.
Iwan mengatakan perihal intervensi oleh polisi merupakan hal yang kurang berkenan. "Menurut saya gerakan ini sudah direncanakan. Tentu itu menjadi pertanyaan Pemuda Muhammadiyah, mengapa gawe Pemuda Muhammadiyah begitu menariknya bagi pihak lain," kata dia.
Dia menengarai terjadi intervensi dari pihak luar terhadap proses suksesi di tubuh Pemuda Muhammadiyah.
"Adanya indikasi intervensi pihak lain di luar Pemuda Muhammadiyah terhadap proses pergantian kepemimpinan di Pemuda Muhammadiyah," kata dia.
Dihubungi terpisah, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dadang Kahmad mengatakan organisasinya tetap netral dalam politik, termasuk organisasi otonom (ortom) seperti Pemuda Muhammadiyah.
Muhammadiyah dan ortomnya, kata dia, fokus pada pembinaan untuk memajukan masyarakat bukan menyibukan diri dalam politik praktis.
"Dan insya Allah Muhammadiyah dengan ortomnya akan fokus pada bina umah bukan bina daulah," kata Dadang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
KPK menelusuri aliran dana Rp106,3 miliar dalam kasus ATR/BPN yang diduga mengalir ke Nusron Wahid dan terkait layanan pertanahan.
Menkes Budi Gunadi Sadikin membahas kondisi keuangan BPJS Kesehatan, suntikan Rp20 triliun, hingga kualitas layanan rumah sakit.
Polisi membekuk Gembel, spesialis pencuri pompa sumur bor yang terungkap beraksi di 19 TKP di Gunungkidul dan Bantul.
Bupati Magelang Grengseng Pamuji meminta ASN meninggalkan kebiasaan lama dan memperkuat target pembangunan, termasuk kemiskinan dan pengangguran.
Dinkes Kota Jogja mencatat 41 kasus baru HIV hingga triwulan II 2026, turun dibandingkan 118 kasus pada 2024 dan 98 kasus pada 2025.
Pemkab Sleman dan Klaten menyepakati pembagian PBJT Candi Prambanan untuk mengoptimalkan PAD dan pengembangan kawasan wisata.