AS Cabut Visa Dubes Brasil, Sengketa Diplomatik dengan Braslia Memana

Harianjogja.com, WASHINGTON—Hubungan diplomatik Amerika Serikat dan Brasil kembali memanas setelah pemerintah AS mencabut visa Duta Besar Brasil untuk Washington, Maria Luiza Ribeiro Viotti, pada Selasa (4/8/2026). Langkah tersebut diambil sebagai respons atas penundaan persetujuan Brasil terhadap calon duta besar AS untuk Brasília serta penolakan visa bagi dua pejabat senior Departemen Luar Negeri (Deplu) AS.

Menurut seorang pejabat senior Deplu AS yang dikutip Reuters, pencabutan visa tersebut merupakan balasan atas belum disetujuinya pencalonan Daniel Perez, calon duta besar Amerika Serikat untuk Brasil, serta penolakan visa terhadap dua pejabat senior yang diajukan pemerintahan Presiden Donald Trump sebulan sebelumnya.

Bukan Pengusiran Diplomat

Pejabat senior Deplu AS menegaskan pencabutan visa terhadap Maria Luiza Ribeiro Viotti tidak sama dengan pengusiran diplomat atau penetapan sebagai persona non grata.

“Tindakan yang diambil adalah pencabutan atau pembatalan visa seorang diplomat senior di sini. Itu tidak sama dengan mengusir orang tersebut dari negara,” ujar pejabat tersebut.

Ia menyebut visa Viotti akan segera dipulihkan apabila pemerintah Brasil memberikan persetujuan terhadap Daniel Perez.

“Kami terus berkomunikasi dengan pemerintah Brasil selama berminggu-minggu dan telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mereka untuk melakukan langkah yang tepat, namun mereka terus menunda dan mengaburkan masalah ini.”

Washington menilai proses persetujuan terhadap Daniel Perez, legislator asal Florida yang juga sekutu dekat Menteri Luar Negeri Marco Rubio, telah berlangsung terlalu lama sejak dinominasikan Presiden Donald Trump pada 1 Juni 2026.

Selain itu, AS juga menyoroti penolakan visa terhadap Riley Barnes, Asisten Menteri Luar Negeri untuk Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Ketenagakerjaan, serta wakilnya Samuel Samson pada Juli lalu.

Brasil Sebut Alasan AS Tidak Benar

Pemerintah Brasil langsung menolak alasan yang disampaikan Washington.

Dalam pernyataan resmi, Sekretariat Komunikasi Kepresidenan Brasil menyebut alasan pemerintah AS sebagai sesuatu yang "palsu" dan menilai kebijakan tersebut merupakan bagian dari eskalasi hubungan bilateral.

“bukan kejadian terisolasi, melainkan bagian dari eskalasi yang disengaja atas tindakan-tindakan yang bermotif ideologis, yang tidak sejalan dengan kemitraan bilateral yang selalu dilandasi saling menghormati.”

Brasil juga mengkritik langkah Washington yang telah mengumumkan nama Daniel Perez kepada publik sebelum memperoleh persetujuan resmi dari pemerintah Brasil.

“Nama calon duta besar seharusnya baru diumumkan kepada publik setelah persetujuan diberikan,” tulis pernyataan tersebut.

Pemerintahan Presiden Luiz Inácio Lula da Silva menegaskan permintaan persetujuan terhadap calon duta besar AS masih dalam proses analisis dan tidak terdapat batas waktu penyelesaian sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik.

Penolakan visa terhadap Riley Barnes dan Samuel Samson terjadi ketika pemerintah Brasil menaruh perhatian terhadap agenda kunjungan kedua pejabat tersebut.

Keduanya dijadwalkan membahas isu kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, serta integritas pemilu bersama otoritas Brasil dan perwakilan masyarakat sipil.

Menurut sumber pemerintah Brasil yang dikutip Reuters, agenda tersebut memunculkan kekhawatiran karena dinilai berpotensi dimanfaatkan untuk mencampuri dinamika politik domestik menjelang pemilihan presiden Brasil pada 4 Oktober 2026.

Perselisihan diplomatik ini juga berlangsung di tengah memburuknya hubungan antara pemerintahan Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden AS Donald Trump dalam beberapa bulan terakhir.

Lula, yang kembali maju untuk masa jabatan keempat non-berurutan, dijadwalkan menghadapi Senator Flávio Bolsonaro, putra mantan Presiden Jair Bolsonaro, dalam pemilihan presiden Brasil.

Keluarga Bolsonaro dikenal memiliki kedekatan politik dengan Donald Trump. Sementara itu, Jair Bolsonaro saat ini menjalani tahanan rumah terkait kasus dugaan upaya kudeta, sedangkan Flávio Bolsonaro menjadi salah satu figur utama oposisi sayap kanan.

Pemerintah Brasil memandang setiap langkah Washington yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu sebagai isu yang sensitif. Brasília menilai kedekatan politik Trump dengan kubu Bolsonaro membuat agenda kunjungan pejabat AS terkait integritas pemilu berpotensi menjadi instrumen pengaruh asing.

Sebaliknya, pemerintahan Trump menuduh pemerintahan Lula melakukan penyensoran terhadap kelompok konservatif dan memanfaatkan proses peradilan untuk melemahkan lawan politik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara