Advertisement
Kasus Ratna Sarumpaet Diduga Kuat Bakal Diseret ke Masalah Politik
Aktifis perempuan Ratna Sarumpaet memberi keterangan tentang kasus penganiyaannya yang tersebar ke media sosial saat konferensi pers di rumahnya, Kampung Melayu kecil, Jakarta, Rabu (3/10/2018). - Suara.com/Muhaimin A Untung
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Kasus skandal hoaks aktivis Ratna Sarumpaet dinilai akan merembet ke masalah politik hingga mempengaruhi proses pemilihan pada 2019 mendatang.
Ketua Umum Persaudaraan 212, Slamet Ma'arif menjelaskan bahwa ada semacam skenario yang dibuat pemerintah, untuk menyeret nama Prabowo dan tokoh oposisi lainnya ke dalam lingkaran hukum dalam kasus penyebaran berita bohong Ratna Sarumpaet.
Advertisement
"Ada semacam skenario kasus ini akan dibawa ke arah politik, Prabowo, Amien Rais, Hanum Rais, Fadli Zon itu kan satu tim dengan Ratna yang mengaku mendengar ada ibu-ibu yang dianiaya, sebagai seseorang yang punya empati dan simpati, mereka pasti datang ke rumahnya untuk mengetahui dan bersimpati akan kasus tersebut," jelas Slamet dalam pembicaraan di iNews Sore, Selasa (9/10/2018).
Sementara itu, Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani mengungkapkan bahwa kasus Ratna Sarumpaet merupakan kasus hukum biasa. Termasuk pemanggilan Amien Rais Cs yang merupakan proses normatif dalam suatu proses hukum.
"Kalau melihat konstruksi dan peristiwa hukumnya, ini kasus hukum biasa saja, ini suatu proses normatif yang harus dilalui bu Ratna yang sudah jadi tersangka, sehingga polisi butuh keterangan dari beberapa saksi," jelas Ismail.
Namun, Ismail tak menampik bahwa kasus Ratna Sarumpaet sangat erat dengan nuansa politik. Ia membeberkan dua sebab mengapa hal tersebut bisa terjadi. Pertama, jelas Ismail, yang dipanggil sebagai saksi merupakan tokoh politik besar.
"Kedua, tak bisa dipungkiri, situasi politik kita sedang tidak bagus ya, momen adanya kasus Ratna berbarengan dengan adanya proses pemilihan presiden. Mau tak mau, kasus ini akan mempengaruhi sisi elektoral dari calon-calon yang mengikuti pemilu," pungkas Ismail.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Okezone.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Banjir Terjang Mataram, Ratusan Rumah Terendam
Ulang Tahun ke-90, Dalai Lama Ingin Hidup hingga 130 Tahun
Advertisement
Tim SAR Gabungan Temukan 1 Jenazah KMP Tunu Pratama Jaya
KPK Bidik 2 Eks Anggota Komisi 11 DPR di Kasus Korupsi CSR Bank Indonesia
28 Penumpang KMP Tunu Belum Ditemukan, SAR Terjunkan Tim Penyelam
Advertisement
Hubungan dengan Trump Retak, Elon Musk Bentuk Partai Amerika Tolak RUU Pajak
Bansos Beras Mulai Didistribusikan untuk 18.2 Juta Penerima
KPK Akan Segera Umumkan Penetapan Tersangka Korupsi CSR Bank Indonesia
Presiden Prabowo Suarakan Sikap dan Posisi Indonesia di KTT BRICS
Advertisement
Berita Pilihan
- Ulang Tahun ke-90, Dalai Lama Ingin Hidup hingga 130 Tahun
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
Advertisement
Jadwal KRL Solo Jogja Hari Ini, Senin (7/7/2025), Naik dari Stasiun Palur, Jebres, Purwosari dan Solo Balapan
Advertisement
Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- Nurmala Kartini Sjahrir, Adik Luhut yang Diunggulkan jadi Dubes Indonesia di Jepang, Berikut Profilnya
- Sekolah Rakyat Dibangun Mulai September 2025, Dilengkapi Dapur dan Asrama
- 29 Penumpang Belum Ditemukan, Manajemen KMP Tunu Pratama Jaya Minta Maaf
- DPR RI Bentuk Tim Supervisi Penulisan Ulang Sejarah
- Kemensos: Anak Jalanan Jadi Target Utama Ikuti Sekolah Rakyat
- Banjir di DKI Jakarta Rendam 51 RT
- Kementerian PKP Siapkan Rp43,6 Trilun untuk Merenovasi 2 Juta Rumah Tak Layak Huni
Advertisement
Advertisement
