Advertisement
Jabatan Direksi dan Dewan Pengawas BUMN Tidak Boleh Dirangkap
Ilustrasi BUMN
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA-Direksi dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak boleh dirangkap jabatan oleh pejabat struktural di pemerintahan, pimpinan partai politik, maupun tim kampanye dari presiden terpilih.
"Dalam RUU BUMN yang sedang dibahas di DPR RI mengatur aturan tersebut agar BUMN menjadi lebih sehat," kata Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Supratman Andi Agtas pada diskusi "Mencegah BUMN Jadi ATM Pemilu" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (17/7/2018).
Advertisement
Menurut Supratman, jabatan direksi dan dewan pengawas di sejumlah BUMN diisi oleh pejabat struktural yang masih aktif di pemerintahan, pimpinan partai politik, maupun tim kampanye presiden terpilih. "Hal ini membuat BUMN sulit memiliki kinerja baik dan meraih keuntungan tinggi. Bahkan, ada sejumlah BUMN yang jadi merugi," katanya.
Politisi Partai Gerindra ini ini menjelaskan, pada revisi UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN mengatur larangan rangkap jabatan dari pejabat struktural di pemerintahan untuk menghindari BUMN agar tidak dimanfaatkan pada kepentingan politik praktis.
BACA JUGA
Menurut dia, BUMN memiliki aset besar dan mendapat bantuan modal dari negara, seharusnya tidak merugi. "Kalau BUMN sampai merugi itu aneh," katanya.
Supratman menambahkan, dalam RUU BUMN juga akan mengatur soal aksi korporasi yang dilakukan oleh BUMN agar jelas pemilahannya asetnya, mana BUMN dan aset negara. Dia mencontohkan, pada proses akuisisi Pertagas oleh PT Perusahaan Gas Negara (PGN).
"Sebagian aset Pertagas masih merupakan aset negara, sehingga proses akuisisinya melalui mekanisme yang kelas," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
CR450, Kereta Tercepat China, Pacu 453 km/jam & Pecahkan Rekor!
2 Wanita Penyelundup Sabu dan Ekstasi di Sidoarjo Terancam Mati
Trump Soroti Logam Tanah Jarang, Fentanyl, Kedelai, dan Taiwan
Kejagung Kembalikan Rp13 Triliun ke Negara, DPR: Patut Ditiru APH Lain
Advertisement
BGN Tutup 122 SPPG karena Melanggar SOP
KPK Panggil Tukang Cukur Langganan Lukas Enembe Sebagai Saksi
BGN Sebut MBG Sasar 36 Juta Penerima Manfaat
DPR RI Dukung Pengembalian Uang Korupsi CPO untuk Beasiswa LPDP
BPOM Klaim Latih 100 Ribu Orang untuk Perkuat Keamanan Pangan
Advertisement
Hamas Desak Israel Tanggung Seluruh Biaya Reskonstruksi Gaza
Cak Imin Akan Pimpin Peringatan Hari Santri 2025
BGN Blak-blakan Anggaran MBG Melonjak di 2026, Ini Rinciannya
Israel Akui Jatuhkan 153 Ton Bom di Gaza Saat Gencatan Senjata
Proyek Waste to Energy Dipercepat, Atasi 326 Kota Darurat Sampah
Advertisement
Pertama Kalinya, Nyamuk Ditemukan di Islandia
Berita Pilihan
- Trump Soroti Logam Tanah Jarang, Fentanyl, Kedelai, dan Taiwan
- Isi Pidato Lengkap Prabowo di Sidang Satu Tahun Prabowo-Gibran
- Kemendagri Temukan Perbedaan Data Simpanan Pemda dan BI Rp18 Triliun
- Kejagung Serahkan Uang Rp13,2 Triliun Hasil Sitaan Kasus CPO ke Negara
- Kapal Tanker Federal II Terbakar, 13 Orang Meninggal Dunia
Advertisement
Advertisement
Desa Wisata Adat Osing Kemiren Banyuwangi Masuk Jaringan Terbaik Dunia
Advertisement
Berita Populer
- Jadwal SIM Keliling Kulonprogo Hari Ini, Selasa 21 Oktober 2025
- Jadwal Layanan SIM di Mal Pelayanan Publik Bantul Hari Ini
- Berangkat dari Palur, Jadwal KRL Solo Jogja Hari Ini 21 Oktober 2025
- Jadwal Bus DAMRI dari Kebumen, Purworejo ke Bandara YIA dan Jogja
- Jadwal Layanan SIM Keliling di Jogja Hari Ini 21 Oktober 2025
- Jadwal Pemadaman Listrik di Kota Jogja Hari Ini 21 Oktober 2025
- Tarif Rp70.000, Ini Jadwal Bus DAMRI Jogja-Semarang PP
Advertisement
Advertisement
