Ekonom CORE: Sukses Koperasi Desa Dilihat dari Dampak Ekonomi
Ekonom CORE menilai keberhasilan Kopdes Merah Putih harus diukur dari dampak ekonomi desa, bukan jumlah koperasi.
Zumi Zola./JIBI
Harianjogja.com, JAMBI-Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi, di Mapolda Jambi untuk kesaksian tersangka gratifikasi yang melibatkan Gubernur nonaktif, Zumi Zola Zulkifli.
Hasil pantuan di Mapolda Jambi, Selasa, setelah para unsur pimpinan dewan yang diperiksa dan dimintai keterangannya oleh penyidik KPK dan kini giliaran anggota DPRD Jambi akan diperiksa di Polda Jambi.
Informasinya ada sekitar 14 orang anggota DPRD Provinsi Jambi mulai dari unsur ketua atau pimpinan dewan hingga anggota liannya yang mengetahui kasus tersebut. Penyidik KPK akan melakukan pemeriksaan sebanyak 14 orang yang terbagi dalam dua sesi yakni dilakukan pada Senin lalu (9/7/2018) dan Selasa (10/7/2018).
Usai pemeriksaan di Mapolda Jambi oleh penyidik KPK, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Conelis Buston kepada wartawan, membenarkan bahwa dirinya bersama dua pimpinan lainya serta beberapa orang anggota dewan hari ini diperiksa sebagai saksi kasus Zumi Zola.
Penyidik KPK memakai salah satu ruangan di Polda Jambi untuk memeriksa saksi dari anggota dewan dan selain memeriksa Ketua DPRD Provinsi Jambi, Cornelis Buston tiga unsur pimpinan lainnya yakni AR Sahbandar, Supardi, Chumaidi yang juga menjalani pemeriksaan.
Cornelis mengatakan, selain dirinya terdapat tujuh anggota DPRD sudah termasuk unsur pimpinan dewan yang dimintai keterangannya dan kami memberikan keterangan untuk melengkapi berkas perkara Zola.
Cornelis diperiksa penyidik KPK dengan 30 pertanyaan dan beberapa pertanyaan hanya mempertegas pemeriksaan sebelumnya dan ada yang mengulang saja pertanyaan dari semuanya yang ada BAP.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Ekonom CORE menilai keberhasilan Kopdes Merah Putih harus diukur dari dampak ekonomi desa, bukan jumlah koperasi.
Pemkab Kulonprogo evaluasi dampak embarkasi haji yang dinilai belum optimal bagi UMKM dan hotel. Okupansi masih stagnan 25%.
Qodari dorong ANTARA perkuat jurnalisme data, transformasi digital, dan jaringan daerah agar tetap relevan di era media digital 2026.
Pemkab Sleman dan RSUD Prambanan lakukan audit medis dan etik usai kasus pasien anak meninggal. Proses hukum dan investigasi terus berjalan.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan bahwa ANTARA memiliki posisi penting dalam ekosistem informasi nasional karena menjadi sumber rujukan.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menepis isu pengunduran diri dan menegaskan tetap menjalankan tugas sesuai arahan Presiden Prabowo.