Pakar dari Berbagai Negara Rumuskan Bagaimana Caranya Melindungi Hutan dan Ekonomi Warga

Harianjogja.com, SLEMAN- Asia Pasific Rainforest Summit (APRS) 2018 digelar di Jogja, Senin (23/4/2018). Puluhan pakar dari berbagai negara berkumpul untuk merumuskan strategi bagaimana menyelamatkan lingkungan dan menekan dampak perubahan iklim sementara di sisi lain tidak meninggalkan kepentingan ekonomi masyarakat.

Menteri Lingkungan dan Energi Australia, Josh Frydenberg mengatakan dalam konferensi tersebut akan dibahas solusi berkelanjutan dan solusi ekonomis untuk pelestarian hut Josh juga menekankan pentingnya hutan hujan tropis di wilayah Asia Pasifik maupun dunia. Ia menyebut tutupan hutan hujan tropis di wilayah Asia Pasifik mencapai 740 juta hektare hutan. "Ini mewakili 18% tutupan hutan di dunia," kata Josh Frydenberg saat memberi sambutan di pembukaan APRS 2018 di The Alana Hotel Jogja, Senin.

Namun secara global, deforestasi telah menymbang 10% emisi gas rumah kaca atau terbesar setalh sumbangan emisi dari sektor energi.

Josh mengatakan dalam APRS kali ini ada tiga isu penting yang menjadi fokus pembahasan. Pertama merayakan progres aksi penyelamatan hutan yang telah dilakukan di wilayah Asia Pasifik. Kedua,pentingnya membangun kemitraan dan kolaborasi antarnegara untuk aksi penyelamatan hutan serta pentingnya membahas peran strategis negara serta investasi sektor privat yang mendukung kelestarian dan ekonomi berkelanjutan.

Josh mengatakan Indonesia memiliki kontribusi hutan mangrove terbesar di dunia yaitu sebesar 27%. Indonesia pun sudah bekerja sama dengan Australia dalam pengurangan emisi gas selama 10 tahun. Oleh karena itu, Josh mengatakan akan terus berkolaborasi dengan Indonesia dalam berbagai program termasuk mengembangkan sistem pembayaran jual beli karbon yang melibatkan masyarakat penjaga hutan. "Dengan negara lain juga akan dilakukan, termasuk berbagi ilmu mengenai teknik menghitung karbon yang akan dijual menggunakan citra satelit," kata Josh.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya mengatakan Indonesia berkomitmen mengurangi karbon sebesar 29% pada 2030. Di mana 17,2% nya diraih melalui sektor kehutanan dalam program Social Forestry. "Indonesia juga mengalokasikan 12,7 juta hektare lahan hutan pada 2019. Target itu akan dicapai dengan hutan desa, hutan adat, hutan tanaman rakyat," kata Siti di acara yang juga didukung oleh lembaga riset lingkungan tingkat internasional CIFOR tersebut.

Dikatakannya, peretemuan Internasional yang akan berlangsung hingga Selasa (24/4/2018) itu utamanya akan membahas sejumlah poin penting antara lain, bagaimana kebijakan nasional mengurangi hilangnya hutan hujan tropis namun juga mendukung pelestarian ekonomi masyarakat terutama masyarakat sekitar hutan.

Pemerintah kata dia juga berkewajiban melindungi keanekaragaman hayati dan spesies yang terancam punah karena deforestasi. Di sisi lain ada upaya mendorong pariwisata yang berbasis kehutanan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

Siti mengatakan untuk menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dan penghijauan telah dilakukan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Program tersebut bukan hanya mencegah deforestasi namun juga berkontribusi mengurangi emisi gas. "Secara keseluruhan Indonesia akan fokus pada lima sektor primer yaitu sektor hutan, energi, agrikultur dan transportasi," kata Siti.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News