UN ONLINE 2015 : Aji Usulkan Aturan Ini Dihapus

Kepala SMK Negeri 1 Kalasan, Mohammad Efendi kiri menunjukkan kesiapan fasilitas komputer yang akan digunakan untuk Ujian Nasional (UN) secara online, Senin (23/2/2015). (JIBI/Harian Jogja - Rima Sekarani I.N.)
11 Mei 2015 08:24 WIB Redaksi Solopos News Share :

UN Online 2015 dinilai berjalan lancar. Hanya ada sejumlah aturan yang perlu direvisi agar pelaksanaan ke depan menjadi lebih baik.

Harianjogja.com, JOGJA-Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga, Daerah Istimewa Yogyakarta (Disdikpora DIY), Baskara Aji menilai ujian nasional dengan sistem Computer Based Test (CBT) cukup berhasil diselenggarakan di sekolah-sekolah yang ada di wilayah setempat.

"Namun demikian, masih membutuhkan waktu penyesuaian lebih dari dua tahun, karena beratnya persyaratan yang ditentukan untuk menyelenggarakan UN CBT. Kami berharap aturan tersebut dapat diubah pada tahun selanjutnya," kata Baskara Aji, Minggu (10/5/2015).

Menurut dia, UN dengan sistem berbasis komputer ini akan disiapkan juga di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di tahun mendatang. Karena begitu mudah dan praktisnya proses penyelenggaraannya.

"Kami akan siapkan juga UN sistem CBT di tingkat SMP pada tahun selanjutnya. Namun tetap tak akan bisa optimal nantinya. Jika aturan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) masih menggunakan aturan yang sama seperti tahun ini," katanya.

Ia mengatakan, aturan yang dirasa memberatkan tersebut terutama aturan mengenai fasilitas komputer yang harus dimiliki suatu sekolah ketika akan menyelenggarakan ujian dengan sistem ini. Yaitu memiliki sepertiga dari jumlah peserta UN.

"Kalau jumlah komputer yang harus disiapkan tetap sepertiga, ya tidak sekolah banyak yang siap menyelenggarakan UN CBT," katanya.

Aji mengatakan tidak hanya komputer saja yang disediakan, namun juga perangkat pasokan daya bebas gangguan atau "Uninterruptible Power Supply" (UPS). Agar ketika terjadi mati listrik saat berlangsungnya ujian, apa yang telah dikerjakan oleh peserta bisa tertolong.

"Kami tidak bisa mematok target, berapa persen SMP di DIY nanti yang bisa menyelenggarakan UN dengan sistem ini. Sementara, untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), juga mengalami hal yang sama," katanya.

Ia mengatakan jika ingin bisa lebih optimal, salah satu jalannya adalah dengan menghapus jadwalnya. Ini dimaksudkan agar penggunaan komputer bisa efisien.

"Misal dalam satu hari ada tiga kali ujian, maka setiap selesai langsung diganti peserta lain. Tanpa harus menunggu waktu yang telah ditentukan untuk memulainya," katanya.

Asisten Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIY-Jateng Nurcholis mengatakan, tidak menutup kemungkinan di tahun selanjutnya, UN dengan sistem ini akan tetap dilakukan. Karena berdasar pantauan selama penyelenggaraan di DIY serta Jawa Tengah bagian selatan, CBT lebih simpel dibanding Paper Based Tes (PBT).

"UN CBT lebih simpel, dana yang dikeluarkan juga lebih murah dibanding PBT. SMP pun kemungkinan besar juga akan semakin banyak yang memakai sistem ini," katanya.

Ia mengatakan, kendati demikian masih banyak yang perlu diperbaiki dari kementerian terkait. Diantaranya seperti masih kurangnya proktor atau teknisi di tiap sekolah.

"Temuan-temuan di lapangan itu, kami berikan ke kementerian terkait agar dijadikan bahan evaluasi," katanya.