Advertisement
KONGRES PENDIDIKAN : Pancasila Tergerus, PP Diperlukan untuk Perkuat UU Sisdiknas
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menilai selain merevisi UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), diperlukan Peraturan Pemerintah (PP) untuk menekan anomali nilai-nilai Pancasila.
“Untuk itu perlu dikuatkan dengan PP selain revisi UU Sisdiknas untuk mereposisi sistem pendidikan nasional,” ujar Sultan saat menjadi pembicara kunci dalam Kongres Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan II di Balai Senat
Universitas Gadjah Mada (UGM), Senin (5/5/2014) lalu.
Advertisement
Menurut dia reposisi Sisdiknas diperlukan untuk mempercepat implementasi kebijakan pemerataan mutu dan akses pendidikan. Sultan juga memandang perluasan pendidikan yang marak belakangan ini tidak disertai dengan mutu. Hal ini membuktikan Indonesia belum cerdas dalam mewujudkan kemajuan pendidikan dan kebudayaan nasional.
“Tentu kita bersyukur pada Kurikulum 2013 telah ditetapkan mata ajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang sebelumnya hanya Pendidikan Kewarganegaraan. Selain itu jumlah jam pembelajarannya pun ditambah. Mudah-mudahan ini semakin memperkokoh sisdiknas yang berkepribadian dan berlandaskan Pancasila,”
harap Sultan.
Pakar sejarah dan pendidikan, Prof. Syafii Maarif menilai dunia pendidikan di Indonesia sampai saat ini masih bercirikan kolonialisme kendati sudah merdeka. Terbukti dari sikap mental amtenarisme (kesombongan pejabat) dengan menjadi PNS sebagai tujuan utama. Akibatnya, semangat mandiri dengan menciptakan lapangan kerja sangat lemah dan jumlah penganggur terdidik semakin membengkak dari tahun ke tahun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kuba Tuduh AS Siapkan Langkah Gulingkan Presiden Maduro
Banjir Monsun Thailand Selatan: 13 Tewas, Jutaan Mengungsi
Hujan Ringan hingga Petir Diprediksi BMKG di Banyak Kota
Tiga Gubernur Sepakat Perjuangkan Tiket Pesawat Murah
Advertisement
KPK Tunggu SK Rehabilitasi untuk Bebaskan 3 Terdakwa ASDP
Korban Longsor Banjarnegara Dapat 50 Huntara dari BNPB
Pengamat: Mafia Migas Masih Ancam Pertamina
Kemenkes Soroti Sanitasi Usai 5 Anak di Riau Meninggal Akibat Flu Babi
Kasus ASDP, Presiden Gunakan Hak Prerogatif Rehabilitasi
Advertisement
Mobilitas Tinggi, Lalamove Ride Masuk Jogja-Semarang
Polisi Tangkap 3 Pengamen Berkostum Pocong yang Bikin Warga Resah
Demi Jaga Petani, 40 Ton Beras Ilegal Disita Sebelum Masuk Batam
Produksi Sampah Tinggi, DKI-Jabar Diminta Sediakan Lahan PSEL
70 Persen Korban Kekerasan Enggan Melapor, Ini Respons Pemprov DKI
Advertisement
KAI Selenggarakan Mudik Motor Gratis Natal 2025 dan Tahun Baru 2026
Berita Pilihan
- Kuba Tuduh AS Siapkan Langkah Gulingkan Presiden Maduro
- Banjir Monsun Thailand Selatan: 13 Tewas, Jutaan Mengungsi
- KAI Selenggarakan Mudik Motor Gratis Natal 2025 dan Tahun Baru 2026
- Polsek Koja Amankan Tiga Pengamen Pocong yang Resahkan Warga
- Shell Hentikan Pembangunan Pabrik Biofuel Rotterdam Gara-gara Ekonomi
Advertisement
Guru Diminta Tak Hanya Mengajar tapi Menginspirasi Murid
Advertisement
Haenyeo Jeju Jadi Daya Tarik Wisata Dunia, Kini Krisis Regenerasi
Advertisement
Berita Populer
- Jadwal Liga Champions Malam Ini, Chelsea Vs Barcelona Jadi Sorotan
- Apple Pangkas Posisi Penjualan di Tengah Rekor Pendapatan
- Rupert Grint Tulis Surat untuk Pemeran Ron dalam Serial Harry Potter
- Anggota Satlinmas Magelang Tengah Ditempa Jadi Garda Terdepan
- FIFA dan Saudi Siapkan USD1 Miliar untuk Stadion Negara Berkembang
- Honor 500 & 500 Pro Resmi Dirilis, Kamera 200MP dan Baterai 8.000 mAh
- Teaser Film "Pelangi di Mars" Rilis, Gabungkan Live-Action dan 3D
Advertisement
Advertisement
