Advertisement
KONGRES PENDIDIKAN : Pancasila Tergerus, PP Diperlukan untuk Perkuat UU Sisdiknas
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menilai selain merevisi UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), diperlukan Peraturan Pemerintah (PP) untuk menekan anomali nilai-nilai Pancasila.
“Untuk itu perlu dikuatkan dengan PP selain revisi UU Sisdiknas untuk mereposisi sistem pendidikan nasional,” ujar Sultan saat menjadi pembicara kunci dalam Kongres Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan II di Balai Senat
Universitas Gadjah Mada (UGM), Senin (5/5/2014) lalu.
Advertisement
Menurut dia reposisi Sisdiknas diperlukan untuk mempercepat implementasi kebijakan pemerataan mutu dan akses pendidikan. Sultan juga memandang perluasan pendidikan yang marak belakangan ini tidak disertai dengan mutu. Hal ini membuktikan Indonesia belum cerdas dalam mewujudkan kemajuan pendidikan dan kebudayaan nasional.
“Tentu kita bersyukur pada Kurikulum 2013 telah ditetapkan mata ajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang sebelumnya hanya Pendidikan Kewarganegaraan. Selain itu jumlah jam pembelajarannya pun ditambah. Mudah-mudahan ini semakin memperkokoh sisdiknas yang berkepribadian dan berlandaskan Pancasila,”
harap Sultan.
Pakar sejarah dan pendidikan, Prof. Syafii Maarif menilai dunia pendidikan di Indonesia sampai saat ini masih bercirikan kolonialisme kendati sudah merdeka. Terbukti dari sikap mental amtenarisme (kesombongan pejabat) dengan menjadi PNS sebagai tujuan utama. Akibatnya, semangat mandiri dengan menciptakan lapangan kerja sangat lemah dan jumlah penganggur terdidik semakin membengkak dari tahun ke tahun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Buntut Tragedi di Maluku Tenggara, UGM Evaluasi Sistem KKN
Hujan Lebat, 21 RT di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur Kebanjiran
Advertisement
PMI Asal Kediri Meninggal Setelah Lakukan Aksi Bunuh Diri di Korea Selatan
Sidang Tuntutan untuk Hasto Kristiyanto Dijadwalkan Kamis 3 Juli 2025
Advertisement
Kepala Desa di Garut Gondol Dana Desa Rp700 Juta, Langsung Ditahan Kejaksaan
Berita Pilihan
- Kasus Pemerasan Artis Sinetron MR, Polisi Menyita Enam Video Syur Sesama Jenis
- Adik Ipar Ganjar Pranowo Dituntut 5,5 Tahun Penjara karena Korupsi Pembangunan Jembatan Sungai Gintung
- Akan Tenggelam, Ribuan Warga Tuvalu Ajukan Visa Iklim untuk Bermigrasi ke Australia
- Buntut Tragedi di Maluku Tenggara, UGM Evaluasi Sistem KKN
- Para Advokat Perekat Nusantara dan TPDI Somasi Gibran, Untuk Segera Mundur Sebagai Wapres
Advertisement
Keputusan MK 135 Belum Jadi Solusi Persoalan Demokrasi Elektoral
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Jumlah Jemaah Haji Meninggal Dunia Terus Bertambah, Capai 418 Orang
- Dirut Sritex Iwan Lukminto Klaim Uang Tunai Rp2 Miliar Disita Kejagung Adalah Tabungan Keluarga
- Viral Video Pria Pamer Senjata Api dan Mengaku dari Ring 1 Istana, Pelaku Diringkus Polisi
- KPK Cekal Mantan Wadirut BRI ke Luar Negeri Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan EDC
- Kejagung Periksa Pihak Google Terkait Penyidikan Dugaan Korupsi Laptop Chromebook
- Kemenag Siapkan Regulasi Terkait Tata Kelola Rumah Doa
- Api Melahap RS Hermina Jakarta, Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran
Advertisement
Advertisement
