Advertisement
Pangkas Harga Beras Bersubsidi, PM Thailand Berisiko Dikecam
Advertisement
[caption id="attachment_419674" align="alignleft" width="370"]http://www.harianjogja.com/?attachment_id=419674" rel="attachment wp-att-419674">http://images.harianjogja.com/2013/06/beras-thailand-ILUSTRASI-REUTERS-370x241.jpg" alt="" width="370" height="241" /> Foto Ilustrasi Beras Thailand
JIBI/Harian Jogja/Reuters[/caption]
BANGKOK—Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra berisiko menuai kecaman dari para petani karena memangkas harga beras bersubsidi, setelah program tersebut dikritik mengancam keuangan Negeri Gajah Putih.
Advertisement
Kabinet Thailand pada 19 Juni menyetujui pemangkasan harga jual beras sebesar 20% untuk membendung kerugian dari program yang diperkirakan menghabiskan dana sekitar 137 miliar baht (US$4,4, miliar) pada tahun lalu.
Awal bulan ini, Moody’s Investors Service mengatakan subsidi menghalangi tujuan Thailand untuk mencapai keseimbangan anggaran pada 2017 dan juga tidak baik bagi peringkat kedaulatan negara tersebut.
“Jika pemerintah tidak mendengarkan suara petani, partai Pheu Thai akan kehilangan mereka sebagai perisai pelindung,” ujar Charin Sing-dee, Kepala Dewan Petani dari Provinsi Singburi, Selasa (25/6/2013).
Menurutnya, jika harga diturunkan, sama saja seperti mempermainkan nasib para petani.
Sejak menjabat sebagai pemimpin Thailand 2 tahun lalu, Yingluck menaikkan upah minimum, memberika insentif bagi para pembeli mobil pertama, dan membayar beras petani 50% lebih besar dari harga pasar domestik. Yingluck memperoleh basis suara dari Thailand utara yang didominasi penduduk miskin.
“Beban fiskal akibat program tersebut merupakan salah satu kekhawatiran besar para investor asing,” ujar Santitarn Sathirathai, ekonom Credit Suisse AG yang berbasis di Singapura. Tidak hanya berdampak pada biaya fiskal, program tersebut merusak insentif bagi warga Thailand.
Thailand, lanjut Sathirathai, telah memiliki cadangan tenaga kerja di berbagai sektor produktif dan program ini mengakibatkan lebih banyak penanaman beras oleh orang-orang yang seharusnya tidak melakukan hal itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Danantara Bidik Industri Media dan Hiburan untuk Tambah Penerimaan Negara
Advertisement
Pakar Hukum Sebut Revisi UU Pemilu Wajib Memasukkan Putusan MK
Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
Advertisement
Program Cek Kesehatan Gratis Tak Ada Kabar, Pemda Diminta Mengecek
Advertisement
Menteri PANRB Tegaskan ASN Tak Boleh WFA, yang Diperbolehkan FWA
Berita Pilihan
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
Advertisement
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Hujan Ringan Selimuti Sejumlah Kota Besar Hari Ini Senin 30 Juni 2025
- Paket Makan Bergizi Gratis Selama Liburan Sekolah, dari Roti, Telur, hingga Buah
- Iran Kirim Surat ke PBB, Minta AS dan Israel Tanggung Jawab atas Agresi
- Donald Trump Sebut Iran Punya 4 Situs Nuklir Utama
- Polda Lampung Tindak 693 kendaraan ODOL
- Guru Ngaji di Jaksel Cabuli 10 Santri Perempuan, Begini Modusnya
- Satgas Pangan Panggil Produsen 212 Merek Beras Nakal Hari Ini
Advertisement
Advertisement
