Pegawai Kejatuhan Plafon Jadi Alasan BUMN Minta Rp50 Miliar untuk Renovasi Gedung

Harianjogja.com, JAKARTA - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) menggelar rapat kerja dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Adapun rapat yang seharusnya dihadiri oleh Menteri BUMN Rini Soemarno terpaksa diwakili oleh Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

Asal tahu saja, Menteri BUMN Rini Soemarno tidak diperkenankan untuk mengikuti rapat Komisi VI DPR RI hingga masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berakhir. Menteri Rini sendiri sudah di-blacklist dan tidak diperkenankan ikut sejak akhir 2015 lalu.

Dalam paparannya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang mewakili Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, Kementerian BUMN mengajukan anggaran untuk tahun depan senilai Rp345 miliar. Angka ini naik 39,7% atau Rp137 miliar dari realisasi tahun ini yang hanya Rp 208 miliar.

Airlangga menjelaskan, tambahan anggaran belanja 2020 ini diajukan Rini karena hendak merenovasi gedung kementerian. Adapun biaya yang dibutuhkan untuk anggaran renovasi Rp50,9 miliar.

Menurut Airlangga, gedung Kementerian saat ini sudah tidak nyaman untuk ditempati oleh karyawan BUMN, sehingga renovasi yang dilakukan sangat perlu dilakukan.

"Diperlukan renovasi dengan pertimbangan aspek keselamatan karena cukup banyak kejadian plafon jatuh menimpa pegawai. Apalagi ruang kerja saat ini tidak nyaman untuk menampung tambahan 133 pegawai baru," ujarnya dalam acara rapat kerja di Ruang Rapat Komisi VI DPR-RI, Jakarta, Senin (17/6/2019).

Sementara itu, Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Wahyu Kuncoro mengatakan, sebenarnya renovasi sendiri sudah berjalan sejak tahun 2018. Namun renovasi hanya dilakukan di bagian luar, untuk tahun 2020, renovasi akan masuk pada bagian dalam gedung.

"2018 itu direnovasi tapi luarnya. Tapi di dalamnya belum selayaknya sehingga perlu relayout, banyak plafon yang jatuh. Inilah tambah di 2020 ada Rp50,9 miliar," ucapnya

Anggaran lain digunakan untuk dukungan program prioritas nasional Rp15 miliar, dukungan penyempurnaan regulasi BUMN Rp2,5 miliar, penyusunan dan implementasi sistem merit SDM Rp3 miliar.

Selain itu, anggaran juga digunakan untu peningkatan virtualisasi network, server, dan storage Rp4,5 miliar, pengembangan entreprise governance, risk, dan complience system Rp1 miliar, pembelian dan implementasi software Rp3,9 miliar, dan pengadaan lahan untuk gedung arsip dan assesmemt center Rp50 miliar.

Adapun prediksi serapan dari pagu indikatif yang diajukan Rini ke DPR sekitar Rp 327 miliar atau 95% dari target. Usai pagu indikatif ini diterima Komisi VI, selanjutnya bakal diberikan ke Badan Anggaran DPR RI untuk dilihat jika perlu ada perubahan atau tidak. Setelah itu baru disahkan.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Okezone.com