Penyebaran Hoaks di Era Digital Lebih Susah Diverifikasi

Ketua Presidium Masyarakat AntiFitnah Indonesia Septiaji Eko Nugroho, Anggota Bawaslu M. Afifuddin, Sekretaris Jenderal KIPP Kaka Suminta, Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif Veri Junaidi saat diskusi Pers Lawan Hoaks Pemilu 2019 di Kuta, Bali, Jumat malam (15/3/2019). JIBI/Bisnis - Jaffry Prabu Prakoso
16 Maret 2019 13:17 WIB Jaffry Prabu Prakoso News Share :

Harianjogja.com, KUTA--Di era digital, kecenderungan berita hoaks dibagikan melalui media sosial. Sehingga sudah tidak lagi melalui spanduk, selebaran atau sejenisnya. 

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin mengatakan penyebaran hoaks sangat rentan terpapar masyarakat karena mudah dikonsumsi. 

Beda halnya dengan sebelum adanya era digital, sebaran menggunakan metode lama seperti spanduk sangat mudah dibersihkan. 

“Tapi, kalau ini menyebar di media sosial tidak akan selesai. Bahkan modus yang sekarang terjadi, begitu dibikin oleh media dengan tanda kutip media abal-abal, dicapture di medsos, medianya bisa segampang itu dibuang dan tidak bisa lagi di verifikasi. Dan ini adalah daya rusak bagi kami dalam kaitan dengan penyelenggaraan pemilu,” katanya saat diskusi Pers Lawan Hoaks Pemilu 2019 di Kuta, Bali, Jumat malam (15/3/2019).

Afif menjelaskan bahwa kasus seperti itu kini menjadi tantangan baru dalam memerangi berita hoaks karena memakan waktu yang ekstra bagi penyelenggara pemilu, yaitu Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum.

“Ini menyita energi baik KPU maupun Bawaslu, tetapi sekaligus tantangan. Makanya di indeks kerawanan kami juga pemetaan kerawanan pemilu di antaranya diinisiasi oleh penyebaran hoaks,” jelasnya.

Sebaran berita hoaks ini bagi Afif berbahaya bagi kualitas pemilu. Dampaknya juga terasa langsung bagi dirinya karena petugas Bawaslu sering kali diserang warganet yang percaya dengan itu.

Sumber : bisnis.com