Advertisement
Penyebaran Hoaks di Era Digital Lebih Susah Diverifikasi
Ketua Presidium Masyarakat AntiFitnah Indonesia Septiaji Eko Nugroho, Anggota Bawaslu M. Afifuddin, Sekretaris Jenderal KIPP Kaka Suminta, Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif Veri Junaidi saat diskusi Pers Lawan Hoaks Pemilu 2019 di Kuta, Bali, Jumat malam (15/3/2019). JIBI/Bisnis - Jaffry Prabu Prakoso
Advertisement
Harianjogja.com, KUTA--Di era digital, kecenderungan berita hoaks dibagikan melalui media sosial. Sehingga sudah tidak lagi melalui spanduk, selebaran atau sejenisnya.
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin mengatakan penyebaran hoaks sangat rentan terpapar masyarakat karena mudah dikonsumsi.
Advertisement
Beda halnya dengan sebelum adanya era digital, sebaran menggunakan metode lama seperti spanduk sangat mudah dibersihkan.
“Tapi, kalau ini menyebar di media sosial tidak akan selesai. Bahkan modus yang sekarang terjadi, begitu dibikin oleh media dengan tanda kutip media abal-abal, dicapture di medsos, medianya bisa segampang itu dibuang dan tidak bisa lagi di verifikasi. Dan ini adalah daya rusak bagi kami dalam kaitan dengan penyelenggaraan pemilu,” katanya saat diskusi Pers Lawan Hoaks Pemilu 2019 di Kuta, Bali, Jumat malam (15/3/2019).
Afif menjelaskan bahwa kasus seperti itu kini menjadi tantangan baru dalam memerangi berita hoaks karena memakan waktu yang ekstra bagi penyelenggara pemilu, yaitu Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum.
“Ini menyita energi baik KPU maupun Bawaslu, tetapi sekaligus tantangan. Makanya di indeks kerawanan kami juga pemetaan kerawanan pemilu di antaranya diinisiasi oleh penyebaran hoaks,” jelasnya.
Sebaran berita hoaks ini bagi Afif berbahaya bagi kualitas pemilu. Dampaknya juga terasa langsung bagi dirinya karena petugas Bawaslu sering kali diserang warganet yang percaya dengan itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
