3.155 Peserta Ikuti Jogja International Heritage Walk 2026
JIHW ke-15 digelar di Bantul dan Sleman pada 14–15 November 2026. Sebanyak 155 peserta mancanegara dari 15 negara telah terdaftar.
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK)./Suara
Harianjogja.com, JAKARTA--Kabar yang menyebutkan adanya ancaman untuk hakim-hakim konstitusi tidak benar. Hal itu disampaikan Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono Soeroso.
"Intinya, sejauh ini tidak benar berita yang beredar perihal adanya ancaman-ancaman, terlebih lagi ditujukan kepada hakim konstitusi," ujar Fajar melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Sabtu (15/6/2019).
Kabar tersebut dikatakan Fajar beredar setelah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban merespons dinamika di dalam persidangan perkara sengketa Pilpres 2019 pada Jumat (14/6/2019) terkait perlunya perlindungan saksi dan ahli yang akan dihadirkan oleh pemohon dalam persidangan di MK.
Di dalam siaran pers, LPSK menyebutkan beberapa hal termasuk subjek hukum yang menjadi perlindungan LPSK, tanpa menyebut soal adanya ancaman terhadap hakim konstitusi.
"Hanya pada saat \'doorstop\' dengan Ketua LPSK, ada wartawan yang bertanya dan menyinggung soal seandainya ada ancaman terhadap hakim konstitusi, bagaimana sikap LPSK," jelas Fajar.
Fajar kemudian mengatakan, Ketua LPSK merespons pertanyaan tersebut dengan menyatakan, sekiranya betul ada ancaman demikian maka LPSK tentu akan segera menindaklanjuti dan berkoordinasi dengan MK.
"Hal itulah yang kemudian berkembang menjadi rumor hingga munculnya pemberitaan dimaksud," ujar Fajar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
JIHW ke-15 digelar di Bantul dan Sleman pada 14–15 November 2026. Sebanyak 155 peserta mancanegara dari 15 negara telah terdaftar.
Polisi mengungkap 15 WNI direkrut menjadi tentara bayaran di Rusia. Mereka dijanjikan kontrak setahun, tetapi terikat hingga perang berakhir.
Pemkot Jogja mengerahkan 10.000 peserta untuk kerja bakti massal di 45 kelurahan, menyasar sungai, pedestrian, saluran air, dan fasilitas umum.
Komdigi membuka aduan nomor penipu melalui aduannomor.id. Nomor terbukti melakukan kejahatan digital bisa diblokir dalam 1x24 jam.
AS mencabut lebih dari 6.000 visa WNA yang terlibat wisata melahirkan atau birth tourism untuk mendapatkan kewarganegaraan AS bagi anak.
Komdigi menyebut sistem registrasi SIM biometrik mampu mendeteksi deepfake. Hingga Oktober 2026, sebanyak 41,49 juta pelanggan telah mendaftar.