Gerindra Respons Pengunduran Diri Gibran, Singgung Kedewasaan Demokrasi

Harianjogja.com, JAKARTA—Partai Gerindra menghormati keputusan Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia. Partai politik tersebut menilai langkah Gibran sebagai bentuk kedewasaan dalam berdemokrasi karena mengutamakan kepentingan bangsa dan stabilitas pemerintahan.

Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, mengatakan dinamika politik yang terjadi merupakan sesuatu yang wajar di kalangan elite. Namun, menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh mengganggu keberlangsungan program pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat.

"Sejarah hari ini mencatat sebuah contoh kedewasaan berdemokrasi, di mana kepentingan bangsa dan stabilitas pemerintahan diletakkan jauh di atas ambisi jabatan pribadi," kata Sugiat Santoso di Jakarta, Kamis.

Dia menegaskan seluruh pihak memiliki tanggung jawab untuk mengawal proses peralihan jabatan agar berlangsung sesuai konstitusi. Transisi tersebut diharapkan berjalan lancar tanpa menimbulkan kegaduhan yang berdampak terhadap masyarakat.

"Partai Gerindra secara kelembagaan menyatakan sikap menghormati sepenuhnya langkah politik yang diambil oleh Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri," kata Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI itu.

Gerindra Soroti Stabilitas Koalisi Pemerintahan

Sugiat juga menyinggung dinamika yang sempat berkembang di parlemen, termasuk munculnya usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Meski demikian, dia memastikan komunikasi di antara partai-partai koalisi tetap terjaga dengan baik.

Menurutnya, soliditas koalisi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tetap diperlukan untuk menemukan solusi terbaik bagi negara.

Gerindra juga menyatakan dukungan terhadap proses administratif dan mekanisme tata tertib di MPR RI. Dukungan tersebut mencakup tindak lanjut surat pengunduran diri Gibran melalui rapat pimpinan dan rapat gabungan, sebagaimana telah dikonfirmasi Ketua MPR Ahmad Muzani.

MPR Punya Waktu 60 Hari Proses Pengganti Gibran

Selain meminta seluruh pihak menjaga stabilitas pemerintahan, Sugiat mengingatkan pentingnya menjalankan proses pergantian Wakil Presiden berdasarkan ketentuan konstitusi.

MPR RI memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk memproses dan menetapkan Wakil Presiden definitif sebagai pengganti Gibran.

Menurut Sugiat, kelancaran proses tersebut penting agar dinamika politik tidak menghambat agenda pemerintahan. Dengan demikian, pelayanan publik dan pelaksanaan program kerja untuk masyarakat tetap berjalan.

"Kami menekankan bahwa langkah ini diambil dengan semangat agar fokus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak terus terbebani oleh polemik yang ada, sehingga pelayanan publik dan program kerja untuk rakyat tetap berjalan tanpa hambatan," katanya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara