Kemendikdasmen Cabut Suket Penyetaraan Ijazah Gibran

Newswire
Newswire Kamis, 12 November 2026 18:57 WIB
Kemendikdasmen Cabut Suket Penyetaraan Ijazah Gibran

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (tengah) menyampaikan keterangan dalam konferensi pers di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (10/11/2026)./Antara-Indrianto Eko Suwarso\r\n\r\n

Harianjogja.com, JAKARTA—Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyerahkan Surat Keputusan (SK) pencabutan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Langkah tersebut menjadi tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan suket penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat mengatakan dokumen pencabutan itu disampaikan dalam persidangan PTUN pada Kamis. Penyerahan tersebut dilakukan setelah Kemendikdasmen mencabut suket yang menjadi objek gugatan.

“Menindaklanjuti putusan MA, Kemendikdasmen sudah mencabut suket dan sudah diserahkan ke PTUN pada persidangan hari ini," kata Wamendikdasmen Atip saat dihubungi oleh ANTARA di Jakarta pada Kamis.

Atip menjelaskan, pencabutan objek gugatan tersebut berpengaruh terhadap kelanjutan perkara di PTUN. Menurut dia, pengadilan kemudian memutuskan gugatan penggugat dinyatakan gugur.

Menurut Atip, putusan tersebut sekaligus mengakhiri persoalan hukum terkait keabsahan suket penyetaraan ijazah Gibran. Ia menyatakan tidak ada lagi langkah hukum maupun upaya hukum yang dapat ditempuh setelah putusan tersebut.

“Dengan putusan ini, maka persoalan keabsahan suket sudah selesai dan tidak ada lagi langkah hukum dan upaya hukum yang bisa ditempuh,” ujar Wamendikdasmen Atip.

Pencabutan suket dilakukan sebagai pelaksanaan putusan MA. Sementara itu, penyerahan SK kepada PTUN menjadi bagian dari tindak lanjut administratif Kemendikdasmen atas putusan tersebut.

Kemendikdasmen Terbitkan SK Pencabutan

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti membenarkan penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Ditjen Dikmen Diksus) Kemendikdasmen Nomor 206 Tahun 2026.

SK tersebut mengatur pencabutan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nomor 9149/D.D1/KS/2019.

“Ya benar kami melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (mengeluarkan surat keputusan tersebut tentang Pencabutan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nomor 9149/D.D1/KS/2019,” katanya.

Melalui keputusan tersebut, Kemendikdasmen mencabut SK Ditjen Dikmen Diksus Kemendikbud Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019. Keputusan Nomor 206 Tahun 2026 ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen, Tatang Muttaqin.

Selain mencabut dokumen, Kemendikdasmen juga menetapkan penarikan SK Nomor 9149/D.D1/KS/2019 dari pihak yang dituju maupun pihak lainnya. Dalam keputusan itu, surat keterangan tersebut dinyatakan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan asas erga omnes.

Dengan demikian, pencabutan dan penarikan dokumen tersebut merupakan tindak lanjut administratif atas putusan MA yang membatalkan suket penyetaraan pendidikan Gibran.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara

Share

Jumali
Jumali Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online