Yusril Sebut Suket Ijazah Gibran Dicabut, Ini Konsekuensinya

Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pencabutan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Agung (MA). Putusan tersebut mengabulkan gugatan Subhan Palal terkait keabsahan surat penyetaraan pendidikan Wakil Presiden itu.

Pencabutan ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Nomor 206 Tahun 2026. Keputusan tersebut mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019.

"Surat Keterangan itu sudah dicabut dan putusan MA sudah final. Dengan demikian, penyetaraan pendidikan Pak Gibran batal dan surat keterangan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat," ungkap Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Menurut Yusril, pencabutan dokumen tersebut bukan semata-mata tindakan administratif. Dia menyebut pejabat pemerintahan memiliki kewajiban menjalankan putusan pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum.

Yusril Sebut Tidak Ada Lagi Upaya Hukum untuk Mempertahankan Suket

Yusril menjelaskan pelaksanaan putusan pengadilan tersebut sejalan dengan Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Ketentuan itu mengatur kewajiban pejabat pemerintahan untuk melaksanakan putusan pengadilan sesuai amar putusan.

Dia juga berpandangan tidak tersedia lagi upaya hukum untuk mempertahankan keberlakuan surat penyetaraan yang telah dicabut melalui keputusan tersebut.

Dalam perkara Tata Usaha Negara (TUN), Yusril menjelaskan pejabat pemerintahan yang berkedudukan sebagai tergugat tidak memiliki hak mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Karena itu, menurut dia, tidak ada lagi jalur hukum yang dapat ditempuh untuk mempertahankan surat keterangan tersebut melalui perkara yang telah diputus.

Yusril Singgung Konsekuensi terhadap Jabatan Wapres

Yusril turut menyoroti kemungkinan dampak pencabutan surat penyetaraan terhadap persyaratan konstitusional untuk menduduki jabatan Wakil Presiden.

Dia berpendapat, apabila persyaratan pendidikan Gibran dinyatakan tidak terpenuhi akibat pencabutan surat penyetaraan tersebut, konsekuensi terhadap jabatan wakil presiden perlu menjadi perhatian serius.

Menurut Yusril, batalnya penyetaraan pendidikan itu berarti Gibran sejak awal tidak memenuhi persyaratan pendidikan untuk menjadi wakil presiden. Namun, dia menyebut konsekuensi terhadap jabatan tersebut harus dilihat berdasarkan ketentuan konstitusi.

"Konsekuensi hukumnya tentu harus dilihat dalam kerangka ketentuan konstitusi, apakah yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan," ucap dia menambahkan.

Kemendikdasmen Resmi Cabut Surat Penyetaraan

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Nomor 206 Tahun 2026 yang dikonfirmasi ANTARA, surat keterangan penyetaraan pendidikan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 resmi dicabut.

Keputusan yang ditandatangani Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Muttaqin tersebut ditetapkan di Jakarta pada 11 November 2026. Dokumen itu memerintahkan penarikan surat keterangan penyetaraan yang berada pada pihak yang dituju maupun pihak lainnya.

Keputusan tersebut juga menyatakan surat keterangan penyetaraan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat atau berlaku secara umum berdasarkan asas erga omnes.

Sebelumnya, MA mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Subhan Palal melalui putusan Nomor 742 K/TUN/2026. Perkara tersebut berkaitan dengan gugatan pembatalan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran.

Putusan kasasi itu diputus pada 30 Oktober 2026. Salinan lengkapnya kemudian dikirim ke Pengadilan Pengaju dengan tanggal minutasi pada 10 November 2026.

Dalam perkara tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkedudukan sebagai pihak tergugat atau termohon kasasi. MA pada pokoknya mengabulkan gugatan pemohon dan membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi objek sengketa.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara