Ditjenpas Bantah Ada Sel Mewah dan HP di Lapas Cilegon
Ditjenpas membantah video viral dugaan sel mewah dan penggunaan HP di Lapas Cilegon serta menegaskan pengawasan tetap dilakukan.
Direktur PT Wisata Bahagia selaku pengelola resort Wyndham Sundancer Lombok Liliana Hidayat mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (29/5/2019)./Antara
Harianjogja.com, JAKARTA--Sejumlah pejabat di Kantor Imigrasi Kelas I Mataram terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kenyataan tersebut membuat Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) H Zulkieflimansyah prihatin.
"Kita terkejut semua OTT KPK. Padahal sehari-hari ada tindakan pencegahan di NTB," ujar Zulkieflimansyah di sela-sela acara buka bersama dengan pimpinan media massa dan wartawan di Pendopo Gubernur NTB di Mataram, Selasa (28/5/2019).
Gubernur berharap apa yang terjadi di Imigrasi Mataram tidak terjadi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB.
"Kita berterima kasih, semoga hal-hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi di Pemprov NTB," tegasnya.
Doktor Zul sapaan akrab Gubernur NTB kemudian mengingat pesan salah satu pimpinan KPK Basaria Panjaitan yang tidak ingin ada OTT di NTB. Namun, ternyata ada OTT oleh KPK di NTB.
"Ibu Basaria bilang tidak ingin ada OTT, karena dulu beliau pernah tinggal lama di NTB karena bertugas. Ternyata ada OTT," ucap Zul.
Gubernur berharap hal semacam itu tidak terjadi di NTB, sebab bisa berdampak terhadap wisatawan.
"Daerah wisatawan itu butuh kepastian hukum, karenanya semoga ada efek jera juga bagi pemain yang ada," katanya.
Sebelumnya, KPK menangkap delapan orang di NTB terdiri dari unsur pejabat dan penyidik imigrasi serta pihak swasta, pada Senin malam (27/5/2019) hingga Selasa dini hari (28/5/2019).
"KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di daerah NTB sejak tadi malam. Sampai pagi ini delapan orang dibawa ke Polda setempat untuk dilakukan pemeriksaan awal. Mereka terdiri dari unsur pejabat dan penyidik imigrasi serta pihak swasta," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Jakarta.
Tiga di antara pejabat Imigrasi Mataram ini, antara lain Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram Kurniadie, Kepala Seksi Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Yusriansyah Fazrin dan PPNS Kantor Imigrasi Kelas I Mataram Ayyub Abdul Muqsith.
Selain menjaring tiga orang pejabat Imigrasi Mataram, KPK juga telah menyegel sejumlah ruangan antara lain ruang Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, rumah dinas kepala kantor, ruang Kepala Seksi Inteldakim dan ruang BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Imigrasi Mataram.
"Proses penyegelan dan pemeriksaan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, dilakukan pada Selasa dini hari sekitar pukul 04.00 Wita. Setelah disegel terus di foto dan tidak ada barang yang dibawa petugas KPK," kata Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Imigrasi Kelas 1 Mataram, Denny Chrisdian.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara/bisnis.com
Ditjenpas membantah video viral dugaan sel mewah dan penggunaan HP di Lapas Cilegon serta menegaskan pengawasan tetap dilakukan.
TPR Baron Gunungkidul resmi menerapkan pembayaran full cashless. Sistem non tunai akan dievaluasi sebelum diterapkan di TPR lain.
KKP mempercepat pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih untuk memperkuat hilirisasi perikanan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Komdigi meminta seluruh platform digital menyelesaikan self assessment PP Tunas sebelum 6 Juni 2026 untuk perlindungan anak di ruang digital.
Pemkot Yogyakarta kembangkan Program Bule Mengajar di kampung wisata untuk memperkuat pariwisata berbasis masyarakat dan UMKM lokal.
Keluarga korban romusha asal Belanda mengunjungi Monumen Kereta Api Pekanbaru untuk mengenang tragedi kerja paksa era Perang Dunia II.