DHE Tracker, Eksportir Lebih Mudah Penuhi Aturan DHE SDA
Bank Mandiri menghadirkan DHE Tracker di Kopra by Mandiri untuk memudahkan eksportir memenuhi ketentuan DHE SDA sesuai PP Nomor 8 Tahun 2025.
Ilustrasi penertiban angkutan barang./JIBI-Nicolous Irawan
Harianjogja.com, JAKARTA-Kementerian Perhubungan mengingatkan 1 Agustus 2018 merupakan dimulainya pengenaan tilang kepada kendaraan yang melebihi angkutan barang dan kelebihan ukuran.
"Kita tidak akan mentolerir lagi ada kendaraan yang kelebihan muatan dan ukuran berada di jalanan karena merusak jalan dan menjadikan kendaraan membahayakan pengguna lain," kata Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi usai penyerahan hasil akreditasi kepada 41 Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) di Jakarta, Rabu (4/7/2018).
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada Selasa (3/7/2018) meluncurkan komitmen penertiban kendaraan angkutan barang overdimensi dan overloading (odol) yang juga Korlantas, Mahkamah Konstitusi, dan sejumlah asosiasi.
Dirjen Budi mengakui, selama ini banyak truk yang kelebihan muatan dan ukuran berseliweran di jalan tol dan nontol sehingga mengakibatkan jalan raya semakin padat, macet hingga merusak jalan.
Dibanding dengan negara di Asia lainnya seperti Vietnam, Malaysia dan India, kata dia, Indonesia termasuk negara yang belum bisa membenahi keberadaan truk bermuatan dan ukuran lebih yang berada di jalan raya.
"Kita malu sebenarnya sebagai negara yang belum bisa membenahi truk yang kelebihan bermuatan barang dan ukuran masih beredar dijalanan," kata dia.
Untuk itu, dia mengingatkan kepada perusahaan karoseri kendaraan bermotor yang belum memproduksi agar tidak lagi memproduksi kendaraan kelebihan ukuran, sementara yang sudah memproduksi kendaraan kelebihan ukuran harus disesuaikan.
"Kalau memang masih juga membandel ada undang-undang yang bisa menjerat pelanggar aturan," kata dia.
Dikatakan dia, akibat banyaknya angkutan barang melebihi kapasitas, negara alami kerugian sekitar Rp43 triliun per tahun uuntuk biaya perbaikan jalan rusak. Padahal pemerintah setiap tahun hanya menganggarkan Rp26 triliun untuk perbaikan jalan.
Demikian juga jika dilihat dari kecepatan, akibat truk kelebihan muatan barang dan ukuran, maka laju kendaraan hanya bisa mencapai 40 kilometer per jam dari yang seharusnya bisa mencapai 60-70 kilometer per jam.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Bank Mandiri menghadirkan DHE Tracker di Kopra by Mandiri untuk memudahkan eksportir memenuhi ketentuan DHE SDA sesuai PP Nomor 8 Tahun 2025.
DPR mempercepat pembahasan RUU Ketenagakerjaan dengan menyerap masukan saat reses agar target pengesahan pada 2026 sesuai putusan MK tercapai.
Penertiban kawasan hutan terus dievaluasi secara berkala melalui koordinasi lintas lembaga untuk memastikan target Perpres Nomor 5 Tahun 2025 tercapai.
DPRD Temanggung menilai pembatasan nikotin dan tar berpotensi mengurangi serapan tembakau lokal serta berdampak pada petani jika diterapkan.
Proyek kereta gantung Prambanan memasuki tahap akhir penyesuaian LP2B. Setelah persetujuan ATR/BPN terbit, proses perizinan akan dilanjutkan.
Mandatori B50 resmi diterapkan nasional. Kebijakan ini ditargetkan memperkuat swasembada energi, menghemat devisa, dan mengurangi impor solar.