Resmi, Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri sebagai Wapres ke MPR
Gibran mendatangi MPR setelah bertemu Prabowo. Aksi saling dorong terjadi hingga sejumlah jurnalis terjatuh dan alat sensor rusak.
Dato Seri Najib Razak dikerubuti wartawan seusai melakukan jumpa pers mengenai hasil Pemilihan Umum Ke-14 yang dimenangkan Koalisi Pakatan Harapan (PH), di Gedung PWTC, Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (10/5/2018). /Antara-Agus Setiawan
Harianjogja.com, KUALA LUMPUR- Mantan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Mohd Najib Tun Razak ditangkap dirumahnya Jalan Langgak Duta, Kuala Lumpur, Selasa (3/6/2018).
Gugus Tugas 1MDB yang dibentuk Pemerintah Malaysia membenarkan telah menangkap Najib Razak pada 14.35 petang terkait SRC International Sdn Bhd yang terkait skandal 1MDB.
Gugus Tugas 1 MDB terdiri dari Tan Sri Abdul Gani Patail, Tan Sri Abu Kassim Mohamed, Dato\' Sri Mohd Shukri Abdull dan Dato\' Abdul Hamid Bador.
"Najib akan disidang pada 4 Juli 2018 besok pada pukul 08.30 pagi di Mahkamah Kuala Lumpur," katanya.
Menurut informasi Najib Razak saat ini ditahan di penjara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Suruhanjaya Pemberantasan Rasuah Malaysia (SPRM) di Putrajaya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Gibran mendatangi MPR setelah bertemu Prabowo. Aksi saling dorong terjadi hingga sejumlah jurnalis terjatuh dan alat sensor rusak.
Importir Cina menolak waiver clause dalam kontrak batu bara baru. Ketidakpastian pasokan berisiko menggerus pangsa pasar Indonesia.
Dedi Mulyadi akan berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk mengantisipasi gangguan ormas terhadap pabrik BYD di Subang.
Pemkab Bantul berharap uji coba MBG prasmanan di MAN 2 menjadi bahan evaluasi sebelum pola penyajian baru diterapkan lebih luas.
Pemerintah belum akan memindahkan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo sebelum kajian ilmiah memastikan kelayakan habitat baru.
Mendagri Tito Karnavian menyebut pencairan dana tambahan Rp100 miliar per provinsi dan Rp20 miliar per kabupaten/kota belum diketahui waktunya secara rinci.