Listyo Sigit dan 2 Jenderal Ditahan di Mako Brimob, Slamet Uliandi Masih Bebas
Bareskrim Polri menahan tiga tersangka kasus penyadapan ilegal, termasuk Listyo Sigit. Slamet Uliandi ditetapkan sebagai tersangka keempat.
Ilustrasi alat peraga kampanye. (Harian Jogja-Beny Prasetya)
Harianjogja.com, JAKARTA-Aturan tentang alat peraga kampanye dalam Pemilu 2019 berbeda dengan Pilkada 2018.
Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan institusinya memperbolehkan pemasangan gambar tokoh nasional dan lokal dalam Alat Peraga Kampanye (APK) di Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019.
"Terkait isu strategis diperbolehkannya pemasangan gambar tokoh lokal dan nasional dalam alat peraga kampanye. KPU memperbolehkan gambar tokoh tersebut dalam alat dan peraga kampanye di Pemilu 2019," kata Wahyu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/4/2018).
Dia mengatakan aturan tersebut berbeda dengan di Pilkada 2018, karena dalam UU Pilkada melarang pencantuman gambar maupun nama seorang yang bukan tokoh parpol tersebut.
Wahyu menjelaskan dalam UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada ada larangan mencantumkan foto dan nama presiden, wakil presiden dan pihak lain yang bukan pengurus parpol.
"Karena itu kami kemudian mengaturnya dalam PKPU kampanye pilkada terkait larangan tersebut," ujarnya.
Namun menurut dia, di Pemilu 2019 pencantuman gambar tokoh tersebut diperbolehkan dan aturan rincinya dibuat KPU.
Dia menjelaskan, untuk Pemilu 2019 tidak ada aturan pelarangan tersebut karena tidak diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
"Desain gambar tokoh dari peserta pemilu lalu dipelajari agar tidak melanggar ketentuan. Tokoh nasional dan lokal yang dicantumkan harus terinci sehingga akan kami verifikasi," katanya.
Dia mengatakan KPU dalam memfasilitasi Alat Peraga Kampanye disesuaikan dengan kemampuan negara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Bareskrim Polri menahan tiga tersangka kasus penyadapan ilegal, termasuk Listyo Sigit. Slamet Uliandi ditetapkan sebagai tersangka keempat.
Pemuda 19 tahun asal Kulonprogo diamankan di area parkir UNY setelah diduga membuka dasbor dan jok sepeda motor.
Realisasi pajak Sleman mencapai Rp1,084 triliun per 10 November 2026. Pajak hotel terealisasi 88,95% dan restoran mencapai 92,22%.
Pemerintah menetapkan pagu KUR Perumahan 2027 sebesar Rp30 triliun, turun dari target 2026 Rp41,17 triliun, dengan opsi penambahan.
BK DPRD Bantul melanjutkan pembinaan pada 2027 dengan menekankan kedisiplinan anggota dan pencegahan pelanggaran etik.
Harga tepung tapioka naik hingga Rp120.000 per 10 kilogram. Pedagang geblek dan pentol di Kulonprogo menyiasati kenaikan biaya produksi.