Kepala BGN Jawab Desakan Hentikan MBG, Fokus Benahi Tata Kelola
Kepala BGN Sudaryono menegaskan Program Makan Bergizi Gratis tidak dapat dihentikan oleh BGN karena merupakan program Presiden Prabowo Subianto.
JIBI/Solopos/Burhan Aris Nugraha Sejumlah siswa PAUD mengikuti lomba kolase pada rangkaian acara talkshow KPR bertajuk Jam In Banking di Solo Grand Mall (SGM), Rabu (26/2).
Harianjogja.com, JOGJA - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY memberikan kemudahan perizinan bagi lapisan masyarakat yang berkeinginan mendirikan pusat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Disdikpora bahkan tidak mengharuskan untuk mengurus perizinan terlebih dahulu sebelum PAUD mulai melakukan penerimaan anak didik.
"Izin itu nomor dua, diurus belakangan saja bisa. Hal terpenting untuk pendirian PAD itu malah jusru beroperasi dulu, kegiatan belajar dan bermain berlangsung baru mengajukan izin. Pokoknya yang penting bisa memenuhi ketersediaan PAUD di lingkungan masyarakat," ujar Kepala Disdikpora DIY, Kadarmanta Baskara Aji, Senin (22/9/2014).
Aji menerangkan hal itu dilakukan untuk mewujudkan program satu dusun satu PAUD sebagaimana program yang sudah digalakkan pemerintah. Ketersediaan PAUD di wilayah DIY sendiri sebenarnya juga sudah mencukupi. Lebih-lebih Kota Jogja, di satu dusun bisa dijumpai lebih dari satu PAUD. Sementara empat wilayah lain, jumlah PAUD untuk satu desa tidak ada kekurangan meski belum semuanya yang menjangkau sampai pedusunan.
"Tapi jumlahnya tidak banyak. Hanya beberapa wilayah yang dalam satu pedusunan itu belum memiliki PAUD. Maka kita tekankan jika ingin mengelola PAUD silakan, izin bisa belakangan, semakin banyak PAUD kan juga tambah bagus," tandasnya.
Aji menjabarkan, saat ini di DIY terdapat lebih dari 6.000 PAUD non formal yang terdiri dari Satuan PAUD Sejenis (SPS), Taman Pengasuhan Anak (TPA) dan Kelompok Bermain (KB). Tingginya
jumlah lembaga pendidikan tersebut berpotensi cukup besar dalam pendidikan kebudayaan Jawa sejak dini. Meski usia peserta didik PAUD mulai 0-6 tahun, pendidikan kebudayaan Jawa tetap bisa dilakukan secara sederhana. Anak-anak dikenalkan tentang bahasa, budaya dan etika dalam kegiatan kesehariannya.
Disdikpora sendiri, lanjut Aji berupaya mengembangkan layanan PAUD di DIY. Di antaranya dengan menggelontorkan dana operasional PAUD sebesar Rp 3,6 juta bagi lembaga PAUD yang memiliki peserta didik hingga 15 anak atau Rp 7,2 juta bagi lembaga yang memiliki siswa lebih dari 25 anak.
"Selain itu kami juga meningkatkan angka partisipasi PAUD. Di DIY sendiri angka partisipasi sudah mencapai 90 persen, jauh lebih tinggi dari nasional yang baru mencapai 63 persen," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Kepala BGN Sudaryono menegaskan Program Makan Bergizi Gratis tidak dapat dihentikan oleh BGN karena merupakan program Presiden Prabowo Subianto.
Benarkah film dan drama Korea dapat memicu bunuh diri? Simak kajian tentang Werther Effect, Papageno Effect, serta pentingnya literasi media.
Bansos beras tahap kedua mulai disalurkan 17 Agustus 2026. Kopdes Merah Putih berpeluang menjadi lokasi penyaluran bagi 33,24 juta penerima.
Longsor tebing di Tanjakan Clongop Gunungkidul belum diperbaiki. Warga berharap penanganan dipercepat sebelum musim hujan tiba.
GIIAS 2026 menghadirkan sejumlah mobil baru di bawah Rp200 juta, didominasi kendaraan listrik dengan harga mulai Rp155 juta.
Sebanyak 156 karyawan HS Surya Group berangkat umrah gratis. Kisah pekerja muda hingga pesan haru CEO menjadi sorotan.