Kepala BGN Jawab Desakan Hentikan MBG, Fokus Benahi Tata Kelola

Harianjogja.com, JAKARTA—Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dapat dihentikan maupun dibubarkan oleh BGN. Menurutnya, keputusan tersebut bukan menjadi kewenangan lembaga yang dipimpinnya karena MBG merupakan program yang diusung Presiden RI Prabowo Subianto.

Pernyataan itu disampaikan Sudaryono saat menanggapi berbagai kritik yang meminta program MBG dihentikan karena dinilai membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tata kelola yang belum optimal, serta adanya kasus korupsi yang menyeret pimpinan sebelumnya.

"Kalau misalnya ada yang atas nama kritik kemudian kritik-nya sama dengan misalnya hentikan atau bubarkan MBG bubarkan BGN, saya kira itu bukan kritik, bukan ranah kami untuk hentikan atau atau membubarkan BGN, ya," katanya kepada awak media di kantor BGN, Jakarta Pusat, Rabu (22/7/2026).

Sebut MBG Program Politik Presiden Prabowo

Sudaryono menjelaskan Program Makan Bergizi Gratis telah dirancang jauh sebelum Prabowo Subianto terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia.

Menurutnya, MBG merupakan bagian dari komitmen politik yang telah disampaikan Prabowo kepada masyarakat sejak masa kampanye.

"Makan Bergizi adalah tender politiknya Presiden Prabowo. Direncanakan jauh-jauh hari, disampaikan di momen kampanye, dan kemudian Beliau terpilih jadi Presiden," sambungnya.

BGN Fokus Perbaiki Tata Kelola

Alih-alih menanggapi desakan penghentian program, Sudaryono mengatakan BGN saat ini memusatkan perhatian pada pembenahan tata kelola pelaksanaan MBG.

Selain memastikan penerima manfaat memperoleh makanan bergizi yang aman, program tersebut juga diharapkan memberikan dampak positif terhadap perekonomian, terutama bagi masyarakat desa dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ia menekankan kualitas bahan baku menjadi salah satu aspek yang harus dijaga agar pelaksanaan program berjalan sesuai standar.

Kualitas Bahan Baku Jadi Perhatian

Sudaryono menyebut penggunaan bahan baku yang memenuhi standar kualitas dan keamanan menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya kasus keracunan makanan.

Menurutnya, selain proses pengolahan, kualitas bahan baku yang tidak memenuhi standar berpotensi menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

"Ini adalah program dari rakyat dan akan diberikan kepada rakyat, ya. Sekali lagi, kami mendengarkan. Saya mendengarkan, kami mendengarkan," jelasnya.

BGN, lanjut Sudaryono, akan terus berupaya memperbaiki tata kelola program sekaligus memastikan pelaksanaan MBG memberikan manfaat bagi masyarakat sesuai tujuan yang telah ditetapkan pemerintah.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis