KPK Dalami Aliran Rp106,3 Miliar yang Diduga ke Nusron Wahid
KPK menelusuri aliran dana Rp106,3 miliar dalam kasus ATR/BPN yang diduga mengalir ke Nusron Wahid dan terkait layanan pertanahan.
http://images.harianjogja.com/2013/03/Presiden-SBY113.jpg" alt="" width="197" height="200" />JAKARTA -- Meski sebagian kalangan menilai tidak tepat, namun Fraksi Partai Demokrat DPR tetap ngotot mendukung Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi ketua umum menggantikan posisi Anas Urbaningrum.
"Selaku perpanjangan tangan dari DPP Demokrat, kami Fraksi Demokrat mendukung penuh pencalonan bapak SBY selaku ketua umum Demokrat," ujar Ketua Fraksi Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Kamis (28/3/2013). Menurutnya, keberhasilan SBY menjalankan tugas sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan menjadi alasan utama untuk mendukungnya sebagai ketua umum.
Nurhayati menyebutkan SBY menjadi presiden Indonesia sejak 2004 hingga kini dengan prestasi pertumbuhan ekonomi 6,5%. Pertumbuhan itu, ujarnya, terjadi pada saat dunia mengalami krisis ekonomi global.
Selain itu, tidak ada aturan yang melarang seorang presiden menjabat atau merangkap ketua umum partai politik, katanya. Dia menyebutkan sudah banyak contoh ketua umum partai yang merangkap jadi presiden di luar negeri. Saat ini kondisi partai dalam keadaan darurat dan membutuhkan sosok yang dalam menaikan elektabilitas partai, ujarnya menambahkan.
"Partai politik bertujuan untuk menyejahterakan rakyat, Demokrat berdiri untuk itu. Partai Demokrat didirikan oleh Pak SBY, apabila mengalami masalah, beliau sebagai pendiri tentu punya hak untuk kembali meraih kejayaan," ujar Nurhayati.
Sebelumnya pengamat politik Tjipta Lesmana mengatakan dukungan terhadap SBY menjadi ketua umum Partai Demokrat merupakan jebakan buat presiden RI tersebut. Dia menilai suara-suara yang mendukung itu merupakan suara jahat yang justru untuk menjatuhkan presiden SBY.
Menurut Tjipta, keberadaan SBY sebagai ketua umum juga tidak akan meningkatkan elektabilitas partai pemenang Pemilu 2009 tersebut. Menurut satu survey, elektabilitas Partai Demokrat kini berada di kisaran angka 5% meski pada 2009 mampu meraih 20,4% suara sekaligus suara tertinggi di antara parpol peserta pemilu saat itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
KPK menelusuri aliran dana Rp106,3 miliar dalam kasus ATR/BPN yang diduga mengalir ke Nusron Wahid dan terkait layanan pertanahan.
Jadwal SIM Keliling Polda DIY Senin 5 Oktober 2026 tersedia di Prambanan, JCM, dan Ramai Mall. Simak lokasi, jam layanan, dan syaratnya.
Sports tourism Indonesia dinilai punya potensi besar, didukung event internasional dan perubahan gaya hidup masyarakat.
Produksi mobil Indonesia mencapai 859.256 unit hingga Agustus 2026. BYD dan Jaecoo masuk 10 besar produsen dengan produksi terbesar.
Jadwal KRL Jogja-Solo Senin 5 Oktober 2026 tersedia 15 perjalanan. Simak jadwal tiap stasiun dan tarif KRL Rp8.000.
Bapanas memastikan stok beras premium dan medium di pasar tradisional tersedia. Harga beras premium tercatat Rp14.200 per kg.