RUU Reforma Agraria Disahkan Hari Ini, Ada Lembaga Baru
RUU Reforma Agraria disahkan DPR hari ini. Regulasi ini mengatur pembentukan LPRA yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta/Bisnis-Anshary Madya Sukma\r\n\r\n
Harianjogja.com, JAKARTA—Jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di Indonesia kini mencapai 27.022 unit setelah Badan Gizi Nasional (BGN) mengakhiri kebijakan moratorium aktivasi dapur.
Berakhirnya moratorium tersebut ditandai dengan aktivasi 480 SPPG di 16 provinsi Indonesia bagian timur. Unit-unit baru itu mencakup wilayah 3T, yakni Tertinggal, Terdepan, dan Terluar.
BGN menyebut langkah tersebut menjadi bagian dari akselerasi operasional fasilitas dapur umum untuk memperluas jangkauan pemenuhan gizi nasional. Kebijakan itu juga diarahkan untuk menekan angka prevalensi stunting di berbagai daerah strategis.
"Dengan diresmikan ratusan unit baru ini, total dapur SPPG yang kini telah beroperasi di seluruh Indonesia mencapai 27.022 unit," ungkap Badan Gizi Nasional dalam keterangannya, dikutip Minggu (4/10/2026).
Ekspansi SPPG Kembali Berjalan
Aktivasi SPPG di sejumlah wilayah menjadi penanda dimulainya kembali ekspansi jaringan dapur pemenuhan gizi nasional secara bertahap.
Sebelum kembali mengaktifkan dapur, BGN melakukan evaluasi dan penyempurnaan skema operasional selama masa moratorium. Setelah proses tersebut, pembukaan unit SPPG kembali dilanjutkan, terutama di wilayah yang menjadi prioritas.
BGN menyatakan ekspansi tersebut tidak berhenti pada 480 SPPG yang baru diaktifkan. Ke depan, pembukaan unit SPPG baru akan dilanjutkan secara berkelanjutan di sejumlah wilayah prioritas lainnya.
Wilayah yang menjadi sasaran berikutnya meliputi pulau Kalimantan, Bali, hingga Sumatra. Dengan demikian, pengembangan jaringan SPPG akan dilakukan secara bertahap di berbagai wilayah Indonesia.
"Seluruh langkah strategis ini dihadirkan sebagai respons nyata atas tingginya aspirasi dan masukan dari masyarakat, sekolah, mitra, hingga para kader di lapangan," pungkas BGN.
Sebelumnya Ada 13.000 Dapur SPPG Tak Beroperasi
Berakhirnya moratorium dan kembali diaktifkannya ratusan SPPG terjadi setelah sebelumnya terdapat persoalan mengenai operasional dapur SPPG.
Berdasarkan catatan Bisnis, Ketua Umum Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional (BGN) Indonesia (AMBGN) yang juga Panglima Aksi Sawaluddin Aweng menyampaikan terdapat 13.000 dapur SPPG yang tidak beroperasi karena dihentikan sementara.
Menurut Sawaluddin Aweng, terdapat Kepala SPPG baru yang diberhentikan. Ia bersama sejumlah pihak lainnya juga telah menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR terkait tata kelola BGN kepada SPPG yang dinilai belum optimal.
"Ada 13.000 dapur yang hari ini tidak dioperasionalkan, bahkan ada yang disuspen oleh kepala BGN yang baru," katanya beberapa waktu lalu.
Atas kondisi tersebut, Sawaluddin menegaskan para pengelola SPPG menuntut agar proses kemitraan dengan BGN berjalan secara adil, setara, dan bertanggung jawab.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis
RUU Reforma Agraria disahkan DPR hari ini. Regulasi ini mengatur pembentukan LPRA yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Afriana, warga Klaten yang bekerja di Jepang, rela menempuh perjalanan lima jam untuk mendukung atlet Indonesia di Asian Games Aichi-Nagoya 2026.
PM2.5 Palembang mencapai 903,6 µg/m³ dan masuk kategori sangat berbahaya. BMKG meminta warga membatasi aktivitas di luar rumah.
Wisata buatan Gunungkidul bakal bertambah. Tiga investor menyiapkan proyek di Kelok 23, Pantai Baron, dan Patuk.
Veda Ega Pratama finis ke-11 di Moto3 GP Jepang 2026 dan meraih lima poin. Ia kini mengoleksi 105 poin di klasemen.
BGN mengakhiri moratorium aktivasi dapur dan mengaktifkan 480 SPPG. Total SPPG yang beroperasi kini mencapai 27.022 unit.