KPK Tegaskan Penyidikan Kasus Cukai PT Djarum Murni Penegakan Hukum

Harianjogja.com, JAKARTA—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan penyidikan dugaan korupsi terkait cukai PT Djarum di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan merupakan bagian dari penegakan hukum. KPK membantah penyidikan tersebut sengaja dilakukan untuk memengaruhi perdagangan saham di bursa.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan keputusan menaikkan perkara ke tahap penyidikan didasarkan pada bukti permulaan yang telah dikumpulkan penyidik. Menurut dia, penanganan perkara tersebut tidak berkaitan dengan kepentingan lain di luar proses hukum.

“Ini murni terkait dengan penegakan hukum perkara dugaan tindak pidana korupsi,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (29/10/2026) malam.

Budi menjelaskan, penyidikan dilakukan setelah penyidik memperoleh bukti-bukti yang menjadi dasar untuk melanjutkan penanganan perkara.

“Penyidikan yang KPK lakukan itu semuanya tentu bersumber dari bukti-bukti yang didapatkan oleh penyidik sehingga atas bukti permulaan tersebut maka perkara ini diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan,” katanya.

Penggeledahan Jadi Strategi Awal Penyidikan

Budi juga menjelaskan alasan KPK mendahulukan penggeledahan dalam tahap awal penyidikan. Langkah tersebut merupakan strategi penyidik untuk mengumpulkan bukti yang diperlukan dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi.

“Pada tahap penyidikan awal ini, strategi penyidikannya adalah melakukan kegiatan penggeledahan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dibutuhkan dalam pengungkapan perkara ini,” ujarnya.

Pernyataan itu disampaikan Budi untuk menjawab pertanyaan mengenai dugaan penyidikan yang dikaitkan dengan aktivitas perdagangan saham di bursa.

Sebelumnya, KPK mengembangkan penyidikan perkara korupsi di lingkungan Bea Cukai setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Februari 2026. Dalam operasi tersebut, sejumlah pihak ditetapkan sebagai tersangka.

Pada 21 Juli 2026, KPK mengumumkan pengembangan perkara melalui penerbitan dua surat perintah penyidikan (sprindik). Dalam salah satu sprindik, KPK telah menetapkan seorang tersangka. Sementara itu, sprindik lainnya bersifat umum sehingga saat pengumuman tersebut belum ada tersangka yang ditetapkan.

Hingga 26 Agustus 2026, terdapat delapan orang yang telah ditetapkan dan ditahan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Mereka terdiri atas pejabat Bea Cukai dan pihak swasta yang berkaitan dengan perusahaan Blueray Cargo.

Delapan tersangka tersebut yakni:

1. Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat Rizal.

2. Kepala Subdirektorat Intelijen Bea Cukai Sisprian Subiaksono.

3. Kepala Seksi Penindakan II Bea Cukai Orlando Hamonangan.

4. Pemilik Blueray Cargo John Field.

5. Manajer Operasional Blueray Cargo Dedy Kurniawan.

6. Ketua Tim Dokumentasi Importasi Blueray Cargo Andri.

7. Kepala Seksi Intelijen Cukai Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo.

8. Kepala Kantor Bea Cukai Kediri Gatot Heroe Hernanda.

KPK Geledah Kantor Bea Cukai Kudus dan PT Djarum

Perkembangan terbaru perkara ini diumumkan KPK pada 28 Oktober 2026 melalui penerbitan satu sprindik umum. Setelah itu, penyidik melakukan penggeledahan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Kudus serta PT Djarum.

Penggeledahan tersebut diduga berkaitan dengan pengurusan cukai rokok oleh pihak PT Djarum kepada sejumlah pihak di lingkungan Bea Cukai. KPK belum mengungkap secara terperinci hasil penggeledahan maupun pihak-pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban dalam pengembangan penyidikan tersebut.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara