Menteri LH Ajak Muhammadiyah Pulihkan Lingkungan Lewat Tobat Ekologis

Harianjogja.com, JOGJA—Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menggandeng Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah untuk memperkuat gerakan pemulihan lingkungan atau yang disebut sebagai tobat ekologis. Kolaborasi ini diarahkan untuk menangani berbagai persoalan lingkungan, mulai dari tata kelola sampah hingga pemulihan ekosistem melalui pendekatan moral, religi, dan penegakan hukum.

Menteri Lingkungan Hidup (LH) Jumhur Hidayat mengatakan keterlibatan organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah penting untuk memperluas kesadaran dan gerakan pemulihan lingkungan di tengah masyarakat. Hal itu disampaikan Jumhur saat melakukan kunjungan dan pertemuan di Kantor PP Muhammadiyah, Jogja, Jumat (30/10/2026).

Menurut Jumhur, kerja sama pengelolaan sampah sebenarnya telah berjalan di sejumlah kampus Muhammadiyah. Kini, kolaborasi tersebut didorong agar berkembang menjadi gerakan berskala nasional.

"KLH sedang mendorong satu kegiatan yang perlu kebersamaan, yaitu yang kita sebut dengan gerakan pemulihan lingkungan dan itu kita sebut gampangnya tobat ekologis, lebih mudah dicerna begitu," ujar Jumhur Hidayat.

Ia menjelaskan gerakan tobat ekologis tidak hanya berkaitan dengan perubahan perilaku masyarakat, tetapi juga menyangkut aspek moral, religi, pembangunan kesadaran, dan penegakan hukum.

"Tentunya yang terkait dengan moral, religi, pembangunan kesadaran dan sebagainya, kita membutuhkan sekali dukungan penuh dari organisasi yang begitu luas, besar dan berilmu begitu, yang tentunya akan sangat lebih mengefektifkan gerakan pemulihan lingkungan atau tobat ekologis tadi," imbuhnya.

Tobat Ekologis Harus Diikuti Perubahan Nyata

Dalam penjelasan mengenai gerakan tersebut, Menteri LH menekankan tobat ekologis bukan sekadar ungkapan penyesalan. Gerakan ini harus diwujudkan melalui tiga langkah utama, yakni mengakui kesalahan, menghentikan praktik yang merusak, dan memulihkan lingkungan yang telah terdampak.

“Tobat ekologis bukan sekadar ungkapan penyesalan. Ini adalah keberanian untuk mengubah cara hidup, cara berusaha, dan cara mengambil keputusan yang selama ini membebani lingkungan,” ujar Menteri LH.

Ia mengingatkan kerusakan lingkungan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Pencemaran air dan udara, sampah yang tidak tertangani, serta kerusakan ekosistem berdampak terhadap kesehatan, penghidupan, dan kualitas hidup warga.

“Kita tidak dapat terus mengambil manfaat dari alam, tetapi menyerahkan biaya kerusakannya kepada masyarakat. Kita juga tidak boleh menikmati keuntungan hari ini dengan mengurangi hak generasi mendatang atas lingkungan yang sehat,” tegasnya.

Menurutnya, pemerintah juga harus menjadi bagian dari perubahan. Evaluasi kebijakan, perbaikan pengawasan, tindak lanjut pengaduan masyarakat, dan penegakan hukum lingkungan perlu dilakukan secara konsisten.

Persetujuan lingkungan, lanjutnya, tidak boleh hanya menjadi kelengkapan administrasi. Komitmen pengelolaan dan pemantauan lingkungan harus benar-benar dilaksanakan serta diperiksa kepatuhannya.

“Pemerintah tidak cukup mengajak masyarakat berubah. Pemerintah juga harus memperbaiki tata kelola, lebih terbuka terhadap pengaduan, dan lebih tegas terhadap pelanggaran,” katanya.

Dunia Usaha dan Masyarakat Punya Tanggung Jawab

Gerakan tobat ekologis juga menyasar dunia usaha. Pelaku usaha didorong memasukkan tanggung jawab lingkungan ke dalam kegiatan operasional, termasuk melalui pengelolaan limbah, pengendalian emisi, efisiensi sumber daya, dan pemulihan kerusakan.

Sementara itu, masyarakat dapat mengambil peran melalui kebiasaan sederhana, seperti mengurangi penggunaan barang sekali pakai, memilah sampah, tidak membakar sampah, menghemat air, dan menjaga lingkungan tempat tinggal.

Namun, Menteri LH mengingatkan perubahan perilaku warga harus didukung layanan dan sarana yang memadai.

“Masyarakat tidak dapat diminta memilah sampah jika layanan pengangkutan dan pengolahannya tidak tersedia. Tanggung jawab setiap pihak harus sebanding dengan dampak yang ditimbulkannya. Pencemar besar tidak boleh dibiarkan,” ujarnya.

Muhammadiyah Siap Perkuat Kolaborasi

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Muhammad Sayuti, menyambut baik kunjungan Menteri LH beserta rombongan. Ia menyatakan Muhammadiyah siap memperkuat komitmen bersama pemerintah dalam menjaga alam dan kelestarian lingkungan.

"Kehadiran Pak Menteri dan rombongan menguatkan kerjasama yang sudah terjalin dengan ‘Aisyiyah, dengan kampus-kampus Muhammadiyah dan juga berbagai di beberapa-beberapa lokasi, dan kita ingin agar kerjasama dan komitmen bersama antara Muhammadiyah dan juga KLH pemerintah untuk bersama-sama menjaga alam, menjaga lingkungan itu bisa diperkuat di masa-masa yang akan datang," ungkap Muhammad Sayuti.

Dalam pertemuan tersebut, PP Muhammadiyah juga memperkenalkan sosok peraih Kalpataru 2026, Mas Ananto. Ia dikenal melalui gerakan sedekah sampah dari masjid-masjid Muhammadiyah.

Gerakan tersebut menjadi salah satu contoh keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah sekaligus upaya mewujudkan masjid yang ramah lingkungan atau environmentally friendly.

Sayuti menilai kolaborasi KLH dan Muhammadiyah dapat memberikan kontribusi dalam menghadapi persoalan sampah yang semakin mengkhawatirkan.

"Sehingga kehadiran Pak Menteri dan Muhammadiyah kerjasamanya yang konstruktif untuk menjadi part of the solution dari problem sampah yang sudah cukup menghawatirkan," pungkas Sayuti.

Melalui kolaborasi tersebut, KLH dan Muhammadiyah mendorong pemulihan lingkungan tidak berhenti pada ajakan moral. Gerakan ini diharapkan melibatkan pemerintah, dunia usaha, organisasi keagamaan, dan masyarakat melalui perubahan perilaku, penguatan tata kelola, serta penegakan hukum lingkungan.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.