LPDB Salurkan Rp22,9 Triliun, Teknologi Credit Scoring Disiapkan untuk Koperasi

Sunartono
Sunartono Senin, 12 Oktober 2026 22:02 WIB
LPDB Salurkan Rp22,9 Triliun, Teknologi Credit Scoring Disiapkan untuk Koperasi

Direktur Utama LPDB Koperasi, Krisdianto. /Istimewa.

Harianjogja.com, JOGJA—Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi menyiapkan teknologi innovative credit scoring untuk mempercepat proses pembiayaan koperasi yang selama ini masih dilakukan secara manual. Sistem tersebut ditargetkan dapat diterapkan penuh pada 2027 agar penilaian kelayakan pembiayaan lebih cepat, akurat, dan mampu menjangkau lebih banyak koperasi.

Direktur Utama LPDB Koperasi, Krisdianto, mengatakan penggunaan teknologi berbasis data terintegrasi menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Melalui sistem ini, analisis rasio keuangan dan profil risiko koperasi diharapkan tidak lagi membutuhkan waktu lama.

"Kami akan menggunakan teknologi untuk melakukan credit scoring supaya bisa mempercepat proses, menghilangkan sisi subjektif kemanusiaan tujuannya supaya pelayanan lebih baik dari sebelumnya," ujar Krisdianto di Jogja, Senin (12/10).

Penerapan teknologi tersebut juga ditujukan untuk memangkas birokrasi dalam proses akuisisi pembiayaan. Selain mempercepat evaluasi dari proses manual menjadi hitungan menit, sistem ini diharapkan menghilangkan antrean pengajuan serta menyediakan data analitis yang lebih kompleks dan komprehensif bagi manajemen dalam mengambil keputusan.

LPDB Jaga Selektivitas Pembiayaan

Meski menawarkan efisiensi, pengembangan innovative credit scoring membutuhkan kajian mendalam dan pengujian kriteria yang matang. LPDB harus memastikan setiap pembiayaan dapat dipertanggungjawabkan karena dana yang disalurkan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Di sisi lain, sistem tersebut juga harus memungkinkan LPDB melayani lebih banyak koperasi yang membutuhkan akses pembiayaan. Karena itu, lembaga ini berupaya menjaga keseimbangan antara prinsip kehati-hatian dan kemudahan akses agar kriteria penilaian tidak terlalu kaku hingga memicu tingginya penolakan pengajuan pembiayaan atau reject.

Penyempurnaan sistem hingga penerapan penuh ditargetkan berlangsung pada 2027. LPDB berharap teknologi tersebut dapat menghasilkan pelayanan yang lebih presisi dan responsif sekaligus memperluas jangkauan pembiayaan secara merata.

Krisdianto mengatakan, upaya peningkatan kualitas layanan tersebut berjalan beriringan dengan kebutuhan menjaga kualitas penyaluran dana bergulir. LPDB harus tetap selektif di tengah kondisi ekonomi yang menantang dan tekanan yang dialami koperasi akibat gejolak ekonomi.

"Ini tantangan yang tidak ringan di tengah situasi ekonomi yang challenging dan koperasi yang mengalami tekanan dampak ekonomi bergejolak, kami di khususnya ke koperasi maka LPDB harus bisa selektif tetap prudent tapi bisa melayani koperasi," jelasnya.

Penyaluran Kumulatif Tembus Rp22,9 Triliun

Berdasarkan catatan kumulatif sejak 2008 hingga saat ini, LPDB telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp22,9 triliun. Dana tersebut tersebar di 36 provinsi dengan 3.929 koperasi mitra dan 537.678 penerima manfaat atau end user.

Adapun pada 2026, nilai pembiayaan yang terealisasi tercatat Rp1,6 triliun dari target tahunan Rp2,1 triliun. Penyaluran tersebut menjangkau 22 provinsi, melibatkan 115 koperasi mitra, dan mencakup 8.268 penerima manfaat.

Krisdianto menyatakan realisasi penyaluran pada 2026 hingga periode Oktober mencatat rekor tertinggi karena melampaui angka Rp2 triliun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Capaian tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi LPDB untuk mempertahankan pertumbuhan pembiayaan sekaligus memastikan dana bergulir disalurkan kepada koperasi yang layak. Prinsip kehati-hatian tetap diperlukan agar peningkatan penyaluran tidak mengabaikan kemampuan koperasi dalam memanfaatkan dan mengembalikan pembiayaan.

Target Pembiayaan 2027 Berpotensi Meningkat

Memasuki 2027, LPDB memperkirakan kebutuhan pembiayaan koperasi akan semakin besar. Meskipun pagu anggaran belum ditetapkan, manajemen optimistis target pembiayaan pada tahun mendatang dapat lebih tinggi.

Peningkatan kebutuhan tersebut sejalan dengan penguatan alokasi pembiayaan untuk sejumlah program prioritas pemerintah. Sektor dan program yang menjadi perhatian meliputi hilirisasi sawit, perumahan rakyat, ketahanan pakan, beras, tebu, sektor perikanan, hingga ekosistem KDKMP atau Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih.

Krisdianto menegaskan, rendahnya NPL menjadi salah satu indikator penting untuk menilai ketepatan sasaran pembiayaan dan kualitas koperasi penerima dana.

"Semakin kita bisa tekan NPL [non performing loan] semakin rendah, menandakan bahwa koperasi yang kita bantu itu tepat sasaran, kemudian koperasinya bagus, dan bisa menjaga kepercayaan yang diberikan LPDB," tegas Krisdianto.

LPDB Dorong Koperasi Jadi Alternatif Pinjol

Selain memperkuat sistem pembiayaan, LPDB juga mendorong koperasi mengambil peran lebih besar dalam menjawab persoalan ekonomi masyarakat. Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi, Deva Rachman, menilai koperasi berpotensi menjadi solusi atas keterbatasan lapangan kerja hingga tingginya ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman online (pinjol).

Menurut Deva, koperasi dapat membuka peluang usaha dan menciptakan lapangan pekerjaan, terutama bagi generasi muda, termasuk Gen Z dan milenial. Karena itu, LPDB berharap semakin banyak anak muda terlibat aktif dalam pengembangan koperasi yang produktif dan berkelanjutan.

"Koperasi jadi solusi bagi Indonesia yang saat ini membutuhkan tenaga kerja. Bagaimana koperasi menjadi solusi lapangan kerja bagi anak muda Gen Z dan milenial. Kami harap koperasi yang melibatkan anak muda bisa terus berkembang," kata Deva.

Ia menjelaskan, koperasi yang menjalankan bisnis secara sehat dapat menghasilkan Sisa Hasil Usaha (SHU) untuk dinikmati para anggotanya. Mekanisme tersebut dinilai dapat menjadi alternatif yang lebih sehat bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dibandingkan ketergantungan terhadap pinjaman online.

"Kita melihat koperasi bisa menjadi solusi supaya tidak terlibat pinjol. Kami harap dengan berkoperasi bisa tercipta bisnis yang menguntungkan dan makin banyak masyarakat yang terbebaskan dari pinjol," ujarnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Share

Sunartono
Sunartono Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online