Tiga ASN Tewas Ditembak KKB, PGI Serukan Penghentian Kekerasan di Papua

Harianjogja.com, JOGJA—Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) mengecam rangkaian kekerasan terhadap warga sipil di Tanah Papua, termasuk penyanderaan sembilan perempuan di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, dan penembakan tiga ASN di Kabupaten Jayawijaya.

Kepala PGI Biro Papua Ronald Rischard Tapilatu mengatakan rangkaian kekerasan tersebut menunjukkan bahwa lingkaran kekerasan masih mengancam kehidupan dan martabat manusia di Papua. PGI menilai warga sipil harus mendapatkan perlindungan penuh dan tidak boleh menjadi sasaran maupun instrumen dalam konflik bersenjata.

“Warga sipil di Tanah Papua harus memperoleh perlindungan penuh dan tidak boleh dijadikan sasaran maupun instrumen dalam konflik bersenjata,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Nabire, Minggu (13/9/2026).

Ronald juga menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya tiga ASN Kabupaten Jayawijaya, yakni Aprida Rapi, Alfonsius Albinus Mehan, dan Wili Mbuik. Ketiganya ditembak saat menjalankan tugas pelayanan masyarakat di Distrik Muliama pada 9 September 2026.

Menurut Ronald, tindakan berupa penangkapan sewenang-wenang, penyanderaan, penyiksaan, hingga pembunuhan terhadap warga sipil merupakan tindakan yang tidak manusiawi. Tindakan tersebut juga dinilai bertentangan dengan penghormatan terhadap martabat kehidupan.

PGI Serukan Penghentian Kekerasan

Ronald menegaskan penyelesaian persoalan Papua harus menempatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan perlindungan warga sipil sebagai landasan utama.

“PGI kembali menegaskan bahwa setiap upaya penyelesaian persoalan Papua harus berlandaskan penghormatan terhadap hak asasi manusia, perlindungan warga sipil, dan keberpihakan kepada kehidupan,” ujarnya.

Dia mengatakan kekerasan tidak akan menyelesaikan persoalan Papua. Sebaliknya, kekerasan berpotensi memunculkan ketakutan, kebencian, kehilangan, serta tindakan kekerasan baru.

Karena itu, PGI menyerukan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata untuk menghentikan penyanderaan, penembakan, pembunuhan, dan berbagai tindakan lain yang menempatkan warga sipil dalam bahaya.

PGI juga meminta seluruh pihak memastikan kelompok rentan dan warga yang menjalankan pelayanan publik tidak menjadi sasaran. Perempuan, anak-anak, pekerja kemanusiaan, pelayan publik, dan warga sipil lainnya diminta mendapatkan perlindungan.

PGI Dorong Dialog Kemanusiaan

Selain menyerukan penghentian kekerasan, PGI mendesak agar ruang dialog kemanusiaan segera dibuka. Langkah tersebut dinilai penting untuk memutus mata rantai aksi dan reaksi, serangan dan pembalasan yang terus menimbulkan korban.

“Dialog kemanusiaan harus menjadi ruang bersama untuk menyelamatkan kehidupan, menjamin perlindungan warga sipil, membangun kepercayaan, serta membuka jalan menuju penyelesaian persoalan Papua yang bermartabat dan damai,” katanya.

Ronald menegaskan Papua membutuhkan penghentian kekerasan sekaligus pemulihan bagi warga yang terdampak. Perlindungan kehidupan dan pembangunan perdamaian juga dinilai menjadi kebutuhan penting di Tanah Papua.

“Papua tidak membutuhkan lebih banyak kuburan. Papua membutuhkan keberanian untuk menghentikan kekerasan, memulihkan mereka yang terluka, melindungi kehidupan, dan membangun perdamaian,” katanya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara