Malioboro Memanas Usai Demo, Massa dan Polisi Saling Lempar

Harianjogja.com, JOGJA—Kericuhan pecah di kawasan Malioboro, Kota Jogja, Rabu (28/10/2026) petang, setelah aksi demonstrasi yang menyuarakan kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selesai digelar. Bentrokan terjadi di sekitar Gedung DPRD DIY dan Kantor Gubernur DIY, melibatkan massa dengan aparat kepolisian.

Berdasarkan pantauan Harianjogja.com, kericuhan mulai terjadi sekitar pukul 18.00 WIB. Massa dan polisi tampak saling melempar benda, termasuk kembang api.

Situasi belum kondusif hingga pukul 19.30 WIB. Kericuhan masih berlangsung di kawasan Malioboro dan sekitarnya sehingga wisatawan maupun masyarakat diimbau menghindari lokasi untuk sementara waktu guna mengantisipasi risiko keselamatan.

Demo di Malioboro Soroti Kebijakan Pemerintah

Sebelum bentrokan terjadi, sejumlah kelompok mahasiswa, pengemudi ojek online (ojol), hingga suporter sepak bola di DIY menggelar demonstrasi pada Rabu sore. Aksi tersebut menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Berbagai persoalan menjadi sorotan demonstran, mulai dari kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat, dugaan tindakan represif aparat, tuntutan upah layak, hingga dugaan korupsi Stadion Mandala Krida.

Dalam aksi tersebut, Aliansi Jogja Memanggil menyampaikan sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan persoalan sosial, ekonomi, dan penegakan hukum.

Humas Aliansi Jogja Memanggil, Wahid, menyoroti persoalan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), terutama dugaan korupsi Stadion Mandala Krida yang menurut mereka belum tuntas.

Aliansi itu juga menyinggung dugaan praktik premanisme dan tindakan represif yang dinilai dapat melemahkan gerakan demonstrasi. Persoalan tersebut menjadi bagian dari kritik yang disampaikan dalam aksi di kawasan pusat Kota Jogja.

Aliansi Jogja Memanggil Soroti Karhutla dan Program MBG

Selain persoalan penegakan hukum, demonstran mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional. Mereka juga meminta korporasi yang terbukti bertanggung jawab atas kebakaran tersebut ditindak.

Kebijakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut menjadi sasaran kritik, terutama menyangkut persoalan keamanan pangan dan dugaan penyalahgunaan anggaran. Aliansi meminta anggaran negara dialihkan untuk mendukung pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis.

Menurut Wahid, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) semestinya diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan tersebut mencakup pendidikan, pekerjaan layak, jaminan sosial, serta perlindungan lingkungan.

Tuntutan Upah Layak di DIY

Persoalan ketenagakerjaan juga menjadi perhatian Aliansi Jogja Memanggil dalam demonstrasi tersebut. Mereka menyoroti upah buruh di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang dinilai belum sesuai dengan standar kebutuhan hidup layak.

Tuntutan upah layak itu menjadi bagian dari rangkaian aspirasi yang disampaikan bersama kritik terhadap kebijakan pemerintah, dugaan tindakan represif aparat, persoalan korupsi, dan pengelolaan anggaran negara.

Sementara itu, kericuhan yang terjadi setelah demonstrasi membuat kawasan Malioboro dan sekitarnya perlu dihindari sementara waktu oleh wisatawan maupun masyarakat. Hingga pukul 19.30 WIB, situasi di sekitar Gedung DPRD DIY dan Kantor Gubernur DIY masih dilaporkan belum kondusif.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.