Prabowo Bahas Hunian Layak dan Pembiayaan Rumah di Hambalang
Prabowo memimpin rapat di Hambalang membahas hunian layak, pembiayaan rumah, serta pembenahan lingkungan melalui Gerakan Indonesia ASRI.
Kepala Bakom RI, Muhammad Qodari. /Instagram-Bakom RI.
Harianjogja.com, JAKARTA— Pemerintah menilai komunikasi kebijakan dan program kepada masyarakat menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan program itu sendiri. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menegaskan komunikasi yang dilakukan secara terencana diperlukan agar dukungan publik terhadap berbagai program pemerintah semakin kuat dan hasilnya lebih optimal.
"Komunikasi program itu sama pentingnya dengan program itu sendiri. Jadi, komunikasi program itu harus dijalankan supaya dukungan kepada program-program semakin baik dan hasilnya semakin optimal," kata Qodari dalam "Forum Koordinasi Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas)" di Jakarta, Selasa.
Qodari menjelaskan Bakom RI memiliki tugas sebagai koordinator komunikasi pemerintah. Untuk menjalankan peran tersebut, Bakom RI membutuhkan dukungan dari komunitas kehumasan yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.
Menurutnya, jaringan humas pemerintah yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia memiliki potensi besar apabila dikelola dan dikoordinasikan secara optimal. Kekuatan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat penyampaian informasi mengenai kebijakan serta program pemerintah kepada masyarakat.
"Komunitas kehumasan ini seluruh perangkatnya kalau ditotal secara nasional sebetulnya cukup besar, yaitu sekitar 8.000 lebih item dan itu akan kita koordinasikan dengan lebih optimal," ujarnya.
Pemerintah Tak Bisa Menunggu Momentum
Perubahan pola konsumsi informasi masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi komunikasi pemerintah. Qodari mengatakan derasnya arus informasi, terutama dengan perkembangan media sosial, membuat pemerintah tidak dapat hanya menunggu momentum tertentu untuk menyampaikan informasi.
Pemerintah, menurut dia, perlu memiliki agenda komunikasi yang berjalan secara rutin. Dengan cara tersebut, ruang informasi publik dapat terus diisi dengan informasi mengenai kegiatan, kebijakan, dan program pemerintah.
"Di era sekarang ini dengan begitu derasnya informasi dengan adanya media sosial memang pemerintah tidak bisa menunggu harus punya jadwal rutin harus punya agenda komunikasi yang membuat ruang-ruang informasi itu terus terisi," kata Qodari.
Agenda komunikasi tersebut dinilai penting karena masyarakat setiap hari berhadapan dengan berbagai informasi. Pemerintah perlu memastikan informasi mengenai program dan kebijakan yang dijalankan tetap hadir di tengah derasnya arus informasi tersebut.
Program Pemerintah Harus Punya Wajah
Selain menjaga kesinambungan komunikasi, Qodari menekankan pentingnya menampilkan dampak nyata program pemerintah bagi masyarakat. Informasi yang disampaikan tidak cukup hanya menjelaskan program sebagai sebuah kebijakan, tetapi juga perlu memperlihatkan masyarakat yang merasakan manfaatnya.
Menurut Qodari, pendekatan tersebut membuat masyarakat dapat melihat program pemerintah secara lebih konkret. Program tidak berhenti sebagai kebijakan yang tertulis di atas kertas, tetapi memiliki gambaran nyata melalui warga yang menjadi penerima manfaat.
"Ini membuat program-program tidak hanya menjadi program tetapi program itu punya wajah. Wajah siapa? Wajah dari warga Indonesia, wajah dari bangsa Indonesia, wajah dari anak-anak kita dari mereka-mereka yang merasakan manfaat dari program-program yang diselenggarakan oleh pemerintah," ujar Qodari.
Karena itu, penguatan koordinasi komunikasi pemerintah menjadi salah satu bagian yang ditekankan Bakom RI. Dengan dukungan komunitas kehumasan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, jejaring komunikasi pemerintah yang jumlahnya sekitar 8.000 lebih item tersebut akan dikoordinasikan secara lebih optimal.
Langkah tersebut diarahkan agar komunikasi program pemerintah dapat berjalan berkelanjutan, mengikuti perkembangan media sosial, sekaligus menunjukkan manfaat kebijakan secara nyata kepada masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Prabowo memimpin rapat di Hambalang membahas hunian layak, pembiayaan rumah, serta pembenahan lingkungan melalui Gerakan Indonesia ASRI.
Bupati Sidoarjo Subandi memastikan santri yang diduga keracunan MBG telah ditangani. Pemkab akan mengecek SPPG penyedia makanan.
Jadwal KRL Jogja-Solo 2 September 2026 lengkap dari Stasiun Yogyakarta hingga Palur, termasuk waktu keberangkatan di beberapa stasiun.
Jadwal KSPN Jogja 2 September 2026 tersedia untuk rute Obelix Sea View dan Pantai Drini, dengan tarif mulai Rp12.000.
Jadwal KRL Palur-Jogja Rabu 2 September 2026 tersedia dalam 12 perjalanan, dengan keberangkatan dari Palur mulai 05.00 hingga 20.42 WIB.
259 santri Pondok Pesantren Manbaul Hikmah Sidoarjo dirawat setelah diduga keracunan usai menyantap makanan MBG.