Kementerian Koperasi Minta Tambahan Anggaran Rp4,53 Triliun

Harianjogja.com, JAKARTA— Kementerian Koperasi mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4,53 triliun untuk tahun anggaran 2027. Dana tambahan tersebut dirancang untuk memperkuat kelembagaan koperasi, mengembangkan usaha, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta memperkuat pengawasan dan pendampingan.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan usulan tersebut dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa. Dari total tambahan yang diajukan, Rp541 miliar dialokasikan untuk penguatan dukungan operasional, sedangkan Rp3,99 triliun untuk penguatan program teknis.

Jika disetujui, tambahan anggaran itu akan digunakan untuk sejumlah program yang berkaitan langsung dengan pengembangan koperasi. Pemerintah menempatkan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, pengembangan bisnis, hingga pengawasan sebagai bagian dari kebutuhan tersebut.

Anggaran Koperasi untuk Digitalisasi hingga Hilirisasi

Salah satu pos terbesar dalam usulan tambahan anggaran tersebut adalah penguatan kelembagaan, digitalisasi, dan satu data koperasi. Untuk kebutuhan itu, Kementerian Koperasi mengusulkan anggaran sebesar Rp966 miliar.

Selanjutnya, Rp333,72 miliar diusulkan untuk program hilirisasi dan pengembangan usaha koperasi. Anggaran ini akan digunakan untuk pengembangan unit bisnis, penguatan rantai pasok, kemitraan, serta akses pembiayaan.

Program tersebut menjadi bagian dari pengembangan kapasitas usaha koperasi agar kegiatan ekonomi yang dijalankan koperasi dapat diperkuat melalui unit bisnis dan jaringan usaha yang lebih luas.

Rp1,98 Triliun untuk Penguatan SDM Koperasi

Kementerian Koperasi juga mengalokasikan porsi terbesar untuk pengembangan sumber daya manusia. Nilainya mencapai Rp1,98 triliun.

Dana tersebut akan digunakan untuk pendidikan dan pelatihan koperasi, sertifikasi kompetensi, pengembangan talenta, pelatihan pengurus dan manajer, pengembangan kurikulum nasional koperasi, serta pembelajaran digital.

Dengan anggaran tersebut, peningkatan kapasitas pengurus, manajer, dan sumber daya manusia koperasi menjadi salah satu fokus dalam program Kementerian Koperasi pada 2027.

Pengawasan Koperasi dan KDKMP

Pos lainnya sebesar Rp1,25 triliun diusulkan untuk pengawasan dan pendampingan koperasi, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Anggaran itu mencakup pendampingan KDKMP, penugasan business assistant, monitoring dan evaluasi, penilaian kesehatan, pembinaan koperasi, serta penanganan pengaduan koperasi.

Sementara itu, untuk tahun anggaran 2027, Kementerian Koperasi telah memperoleh pagu anggaran indikatif sebesar Rp542,88 miliar. Setelah itu, kementerian mendapatkan tambahan Rp200 miliar, sehingga total pagu anggaran menjadi Rp742,88 miliar.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono berharap dukungan Komisi VI DPR RI dapat memperkuat pelaksanaan berbagai program tersebut. Menurutnya, penguatan koperasi perlu diarahkan tidak hanya pada kelembagaan, tetapi juga produktivitas usaha dan manfaat yang dirasakan anggota serta masyarakat.

“Kami berharap dukungan Komisi VI dapat memperkuat upaya bersama dalam membangun koperasi yang kuat secara kelembagaan, produktif dalam usaha, profesional dalam pengelolaan, dan memiliki manfaat yang nyata bagi anggota serta masyarakat,” kata Menkop.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara