China Jawab Ancaman AS, Tetap Pertahankan Hubungan Bisnis dengan Iran

Harianjogja.com, BEIJING— China menegaskan tidak akan membiarkan hubungan kerja samanya dengan Iran diganggu Amerika Serikat (AS), setelah Washington mengancam negara-negara yang tetap menjalankan bisnis dengan Teheran dengan sanksi sekunder.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian mengatakan kerja sama China dengan Iran dilakukan berdasarkan kerangka hukum internasional. Karena itu, Beijing menyatakan akan mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi kepentingannya.

"Kerja sama China dengan Iran dilakukan dalam kerangka hukum internasional, sehingga tidak boleh diganggu. Kami mengikuti perkembangan dengan saksama, dan akan melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingannya dengan tegas," kata Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, Selasa.

AS Lancarkan Operation Economic Outcast

Pernyataan China tersebut disampaikan setelah AS memperingatkan negara-negara lain, termasuk China, mengenai risiko sanksi sekunder yang semakin tinggi apabila tetap berbisnis dengan Iran.

Washington meluncurkan kampanye baru bernama "Operation Economic Outcast" yang ditujukan untuk memutus jalur ekonomi vital Iran. Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan operasi tersebut menyasar lima sektor ekonomi Iran, yakni aset digital, teknologi, emas, penerbangan, dan pelayaran.

"Mereka yang berdiri bersama Amerika Serikat akan menuai manfaat dari kemitraan kami. Mereka yang mengikat diri pada rezim Iran harus bersiap untuk ikut merasakan isolasi yang dialami rezim terpuruk itu," kata Bessent dalam konferensi pers di Washington D.C., AS, Senin (24/8).

Bessent menegaskan tidak ada pihak yang kebal dari sanksi AS. Menurut dia, entitas maupun negara mana pun, termasuk China sebagai mitra dagang utama Iran, dapat menjadi sasaran operasi ekonomi tersebut.

China Tolak Sanksi Sepihak

Lin Jian kembali menegaskan posisi Beijing yang menolak sanksi sepihak AS terhadap Iran. China menilai sanksi yang tidak memiliki dasar dalam hukum internasional atau otorisasi Dewan Keamanan PBB tidak dapat dibenarkan.

"China telah berulang kali menyatakan penentangannya yang tegas terhadap sanksi sepihak ilegal yang tidak memiliki dasar dalam hukum internasional atau otorisasi Dewan Keamanan PBB," tambah Lin Jian.

Menurut Lin Jian, perang ekonomi dan kebijakan tekanan maksimum tidak akan menyelesaikan persoalan. Sebaliknya, sanksi ekonomi dinilai berpotensi meningkatkan ketegangan dan memperluas risiko.

"Sebaliknya, sanksi ekonomi hanya akan memicu ketegangan dan menyebabkan risiko meluas, yang akan mengganggu tatanan ekonomi dan keuangan global, dan merugikan hak dan kepentingan sah negara lain," ungkap Lin Jian.

Karena itu, Lin Jian menilai langkah yang paling mendesak saat ini adalah mendorong deeskalasi situasi serta mengembalikan proses dialog dan negosiasi sesegera mungkin.

"China akan melakukan segala yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingannya dengan tegas," tegas Lin Jian.

AS Siapkan Sanksi bagi Pihak yang Tetap Berbisnis dengan Iran

Sementara itu, Bessent mengatakan setiap negara telah memiliki batas waktu yang ditetapkan untuk menghentikan aktivitas yang telah diidentifikasi AS.

"Jika mereka tidak mengambil tindakan, maka kami akan melakukannya secara sepihak melalui kewenangan Departemen Keuangan AS," kata Bessent.

Bessent juga menyatakan para pemimpin dunia kini harus menentukan pilihan antara kemakmuran dan isolasi, perdamaian dan teror, serta Amerika dan Iran. Namun, pemerintahan Trump tidak mengungkapkan rincian mengenai langkah terbaru yang akan ditempuh untuk meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Iran.

"Kami tidak akan menyebut nama-nama tertentu," kata Bessent.

Selain ancaman sanksi sekunder, Bessent mengatakan AS telah memutuskan menjatuhkan sanksi terhadap sekitar 60 entitas, individu, dan kapal di seluruh dunia. Mereka dituding memungkinkan rezim Iran memperoleh teknologi nuklir dan rudal ilegal, melakukan operasi siber, serta menghasilkan pendapatan dari minyak.

Presiden AS Donald Trump sebelumnya mengumumkan peluncuran operasi ekonomi terhadap Iran pada Kamis (20/8). Trump menyebut langkah tersebut sebagai bentuk isolasi terhadap Iran dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Ketegangan Muncul Jelang Rencana Pertemuan Trump-Xi

Ancaman sanksi AS terhadap mitra Iran tersebut muncul ketika Trump masih berupaya mencapai kesepakatan dengan Iran untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung hampir enam bulan.

Situasi itu juga terjadi hanya sebulan sebelum rencana kunjungan Presiden China Xi Jinping ke Gedung Putih.

Dengan kondisi tersebut, China tetap menegaskan posisinya bahwa hubungan ekonominya dengan Iran berada dalam kerangka hukum internasional. Beijing juga menyerukan deeskalasi serta kembalinya dialog dan negosiasi untuk meredakan situasi.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara