Kasus Suap HGB Summarecon: KPK Beberkan Aliran Uang Rp1,5 Miliar
KPK mengungkap modus kasus HGB Summarecon yang menyeret pejabat ATR/BPN, pihak swasta, dan uang sitaan senilai Rp106,3 miliar.
Ilustrasi meteran listrik - ist/PLN
Harianjogja.com, JAKARTA— Pemerintah menargetkan Program Listrik Desa resmi diluncurkan pada Agustus 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan jadwal peluncuran masih dalam tahap finalisasi setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/8/2026).
Bahlil memastikan pemerintah tengah mematangkan seluruh persiapan sebelum program tersebut diresmikan. Meski tanggal pelaksanaan belum dipastikan, peluncuran ditargetkan tetap berlangsung pada bulan ini.
"Insyaallah, Insyaallah," kata Bahlil saat ditanya apakah Program Listrik Desa akan diresmikan pada Agustus 2026.
Jadwal Peresmian Masih Dimatangkan
Mengenai waktu pelaksanaan, Bahlil mengatakan pemerintah masih membahas tanggal yang paling tepat untuk peluncuran Program Listrik Desa.
"Tanggalnya masih dibahas, Insyaallah Agustus ini," ujarnya.
Ia juga memberi sinyal bahwa peresmian kemungkinan dilakukan sebelum Presiden menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 yang dijadwalkan pada 14 Agustus 2026.
"Ya rencananya sebelum itu, tapi nanti ada kepastiannya," kata Bahlil.
Lokasi Peluncuran Belum Diungkap
Selain jadwal, pemerintah juga belum mengumumkan lokasi peluncuran Program Listrik Desa. Bahlil belum bersedia membeberkan daerah yang akan menjadi lokasi peresmian.
"Nanti saya kabari ya," ujarnya.
Program Listrik Desa menjadi salah satu agenda pemerintah untuk memperluas akses kelistrikan di berbagai wilayah. Meski demikian, hingga kini pemerintah masih memfinalisasi waktu dan lokasi peluncuran sebelum pengumuman resmi disampaikan.
Program Listrik Desa menjadi salah satu agenda pemerintah untuk memperluas akses kelistrikan di berbagai wilayah. Meski demikian, hingga kini pemerintah masih memfinalisasi waktu dan lokasi peluncuran sebelum pengumuman resmi disampaikan.
Akses listrik di kawasan pedesaan bukan sekadar alat penerang kegelapan, melainkan fondasi utama untuk menggerakkan roda perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Kehadiran aliran listrik yang stabil membuka peluang usaha baru, mulai dari pengolahan hasil pertanian dengan mesin modern, pengembangan UMKM lokal, hingga optimalisasi fasilitas penyimpanan dingin (cold storage) untuk menjaga kualitas hasil panen dan perikanan.
Tanpa listrik yang memadai, potensi ekonomi desa akan terus terhambat, memaksa warga bergantung pada metode konvensional yang kurang efisien dan membatasi daya saing mereka di pasar yang lebih luas.
Selain berdampak pada sektor ekonomi, keberadaan listrik secara signifikan meningkatkan kualitas hidup, pendidikan, dan layanan kesehatan di desa. Anak-anak dapat belajar lebih efektif pada malam hari dengan penerangan yang memadai serta mengakses teknologi informasi untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.
Di sektor kesehatan, puskesmas dan klinik desa dapat mengoperasikan peralatan medis vital serta menyimpan obat-obatan dan vaksin pada suhu yang tepat. Oleh karena itu, pemerataan jaringan listrik hingga ke pelosok pelosok desa merupakan langkah krusial dalam memangkas kesenjangan pembangunan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
KPK mengungkap modus kasus HGB Summarecon yang menyeret pejabat ATR/BPN, pihak swasta, dan uang sitaan senilai Rp106,3 miliar.
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Gunungkidul menggelar Festival Literasi 2026 selama lima hari untuk memacu budaya membaca dan berkarya di masyarakat.
Kepala BGN Sudaryono ungkap bahan baku hewani rusak jadi penyebab keracunan MBG. Ribuan dapur kini diinvestigasi dan terancam ditutup.
KPK menyisir tiga ruangan dirjen di Kementerian ATR/BPN terkait pengusutan kasus dugaan suap HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.
Pembangunan rusun ASN Sleman belum terealisasi akibat kendala pengadaan tanah. Pemkab Sleman kaji opsi penggunaan tanah kas desa (TKD).
PB PDGI menyebut 95% masyarakat Indonesia rutin sikat gigi, namun kurang dari 3% yang melakukannya di waktu tepat: setelah sarapan dan sebelum tidur.