Ikuti Putusan MK, Anggaran BGN Dipisah pada APBN 2028

Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah memastikan akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemisahan anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) dari anggaran fungsi pendidikan. Kebijakan tersebut akan mulai diterapkan dalam penyusunan APBN 2028 sesuai tenggat yang telah ditetapkan MK.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan implementasi putusan tersebut tidak akan diberlakukan pada APBN yang proses pembahasannya telah berjalan. Menurutnya, pemerintah akan menyesuaikan pelaksanaan putusan MK dengan tahapan penyusunan anggaran yang berlaku.

"Kita ikutin putusan MK, itu tahun 2028 kan?" ujar Purbaya.

Dia menjelaskan anggaran tahun berjalan telah melalui proses pembahasan sehingga perubahan pada tahap akhir berpotensi menghambat penyelesaian APBN. Karena itu, penerapan ketentuan baru dinilai lebih tepat dilakukan mulai penyusunan APBN 2028.

"Kalau ini kan udah dibahas. Nanti pusing kita capek lagi kerja. Jadi kalau 2028, ya 2028. Karena mungkin MK juga menghitung bahwa ini sudah dibahas, tinggal difinalisasi. Kalau berubah semua nanti enggak keburu," ujarnya.

Purbaya menambahkan pemerintah masih mengkaji aspek teknis pelaksanaan putusan MK, termasuk dampaknya terhadap pengelolaan anggaran negara. Meski demikian, ia mengindikasikan kebijakan tersebut akan mulai diterapkan pada penyusunan APBN 2028.

"Kita akan ikutin, kita akan lihat. Mungkin kalau kita ikutin di 2028 ya untuk anggaran 2028-lah," katanya.

Terkait dampak fiskal dari pemisahan anggaran BGN, Purbaya mengaku pemerintah belum menghitung kebutuhan anggaran yang mungkin muncul sebagai konsekuensi kebijakan tersebut.

"Nanti kita hitung," ucapnya.

Dia juga menyampaikan pembahasan mengenai implementasi putusan MK belum dilakukan bersama Presiden Prabowo. Selain itu, koordinasi dengan Kepala BGN Sudaryono juga belum berlangsung karena yang bersangkutan masih menjalani konsolidasi internal setelah dilantik memimpin lembaga tersebut.

"Belum. Dia masih konsolidasi. Setelah konsolidasi selesai baru saya ketemu. Kayaknya minggu depan saya ketemu dia, ketemu beliau," ujar Purbaya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang (UU) No. 17/2025 tentang APBN 2026 yang mengatur porsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam anggaran penyelenggaraan pendidikan sebesar 20% dari APBN. Melalui putusan yang dibacakan pada Kamis (30/7/2026), MK menegaskan bahwa penganggaran MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan tidak boleh terus menjadi bagian dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan pada APBN tahun-tahun berikutnya.

Putusan tersebut dibacakan oleh majelis hakim MK dalam sidang pengucapan putusan/ketetapan yang berlangsung di Gedung MK di Jakarta Pusat. Ketua MK Suhartoyo menyampaikan amar putusan dengan menyatakan, “Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian,” dalam Perkara 40/PUU-XXIV/2026.

Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan Penjelasan Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026 tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang dimaknai hanya berlaku untuk APBN 2026.

Dengan putusan tersebut, Mahkamah menegaskan bahwa dalam APBN pada tahun-tahun berikutnya, anggaran Program MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan wajib dipisahkan atau tidak dimasukkan ke dalam anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com