Wamentan Ancam Pidanakan Pelaku Usaha yang Rugikan Peternak Ayam

Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah memperketat pengawasan terhadap rantai distribusi ayam pedaging dan telur ayam ras menyusul anjloknya harga di tingkat peternak dalam beberapa waktu terakhir. Langkah tegas disiapkan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk melindungi peternak dari praktik usaha yang dinilai tidak sehat.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan pemerintah tidak akan ragu memberikan sanksi kepada pihak yang terbukti mengambil keuntungan secara tidak wajar di tengah kondisi harga yang merugikan peternak.

Menurut Sudaryono, pengawasan tidak hanya dilakukan oleh Kementan, tetapi juga melibatkan Satgas Pangan dan aparat penegak hukum guna memastikan distribusi komoditas perunggasan berjalan secara adil.

“Kami tidak akan ragu memberikan sanksi hingga membawa persoalan ke ranah pidana apabila ditemukan pelaku usaha yang terbukti mengambil keuntungan secara tidak wajar dan merugikan peternak maupun masyarakat,” kata Sudaryono dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (17/7/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan usai mengikuti rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI. Dalam kesempatan itu, pemerintah menegaskan komitmennya menjaga keseimbangan harga agar peternak tetap memperoleh keuntungan yang layak tanpa membebani masyarakat sebagai konsumen.

Sudaryono mengungkapkan kondisi yang menjadi perhatian saat ini adalah adanya perbedaan cukup lebar antara harga yang diterima peternak dengan harga yang dibayar konsumen di pasar. Meski harga ayam hidup dan telur di tingkat peternak mengalami penurunan, harga di tingkat konsumen tidak turun secara signifikan.

Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran adanya pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi untuk memperoleh keuntungan berlebihan.

“Kami khawatir ada pihak yang mencari keuntungan di tengah situasi seperti ini. Harga di tingkat konsumen sebenarnya tidak turun sedalam harga yang diterima peternak,” ujarnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kementan telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari asosiasi peternak, pelaku usaha, hingga aparat penegak hukum. Pemerintah juga membuka ruang apresiasi bagi pelaku usaha yang mematuhi aturan dan mendukung terciptanya iklim usaha yang sehat.

Sebaliknya, tindakan tegas akan diberikan kepada pihak yang terbukti melanggar ketentuan. Apabila ditemukan unsur pidana dalam praktik perdagangan atau distribusi komoditas perunggasan, proses hukum akan dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

Langkah pengawasan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga keberlanjutan usaha peternakan rakyat. Dalam beberapa bulan terakhir, peternak ayam pedaging dan telur menghadapi tekanan akibat harga jual yang berada di bawah biaya pokok produksi.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, Kementerian Pertanian bersama Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), asosiasi peternak, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan menggelar rembuk perunggasan nasional.

Forum tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan penting, termasuk penetapan harga acuan live bird atau ayam pedaging hidup sebesar Rp19.500 per kilogram dan harga telur ayam ras Rp24.000 per kilogram di tingkat peternak. Kebijakan tersebut mulai diberlakukan sejak 15 Juli 2026.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, menjelaskan bahwa penurunan harga yang terjadi saat ini dipengaruhi ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan.

Menurutnya, ketika suplai melimpah sementara permintaan melemah, harga otomatis mengalami tekanan. Oleh karena itu, pemerintah terus menyiapkan berbagai langkah jangka pendek, menengah, hingga panjang untuk menjaga keseimbangan pasar.

Sudaryono menegaskan negara harus hadir memastikan seluruh pihak memperoleh manfaat yang adil dari rantai usaha perunggasan.

“Kita hidup dalam satu atap, Indonesia. Tidak boleh ada yang dirugikan. Peternaknya harus untung, tetapi konsumennya juga tidak boleh dirugikan,” katanya.

Ia menambahkan harga ayam dan telur idealnya berada pada level yang mampu menjaga keberlangsungan usaha peternak sekaligus tetap terjangkau bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah akan terus mengawasi perkembangan pasar dan mengambil langkah cepat apabila ditemukan praktik yang berpotensi merugikan salah satu pihak.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara