Menkum Dorong Tata Kelola Royalti Musik dan Jurnalistik di Forum WIPO

Harianjogja.com, JENEWA—Pemerintah Indonesia kembali mendorong pembenahan tata kelola royalti di tingkat global. Dalam General Assembly World Intellectual Property Organization (WIPO), Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan komitmen Indonesia memperkuat sistem royalti yang transparan, akuntabel, dan interoperabel, sekaligus memperluas pembahasan hingga karya jurnalistik dan kecerdasan buatan (AI).

Komitmen tersebut disampaikan dalam rangkaian pertemuan penting yang berlangsung di Jenewa pada 6 Juli 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem hak cipta dan industri kreatif.

Supratman menjelaskan proposal Indonesia mengenai tata kelola royalti telah dibahas sejak Desember 2025 dalam sidang Standing Committee on Copyright (SCCR).

Proposal tersebut mengedepankan tiga prinsip utama, yakni transparansi, akuntabilitas, dan interoperabilitas, yang diharapkan dapat memperkuat ekosistem hak cipta sekaligus mendukung berkembangnya ekonomi digital bagi industri kreatif.

“Berpijak pada landasan ini, Indonesia juga mengajak Negara-negara Anggota WIPO untuk bersama-sama merefleksikan dimensi-dimensi baru dari diskursus yang sama: selain musik ada keberlanjutan karya jurnalistik dan implikasi kecerdasan buatan (AI) terhadap atribusi serta remunerasi," ungkapnya dalam Dialog Tingkat Menteri di Jenewa.

"Indonesia juga menyambut baik proses konsultasi yang tengah berlangsung di UNESCO atas rancangan Guidance on Fair Compensation for News, yang kami pandang bersifat komplementer dan saling memperkuat dengan dialog berbasis hak cipta yang kami dorong di WIPO. Inisiatif ini merupakan perwujudan langsung dari visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang menempatkan ekonomi kreatif sebagai inti dari kemandirian nasional kita,” imbuhnya.

Indonesia tidak hanya mengangkat isu tata kelola royalti musik, tetapi juga mengajak negara-negara anggota WIPO membahas keberlanjutan karya jurnalistik serta implikasi kecerdasan buatan (AI) terhadap atribusi dan remunerasi dalam ekosistem hak cipta.

Dalam kesempatan tersebut, Indonesia juga menyatakan dukungan terhadap proses konsultasi di UNESCO mengenai rancangan Guidance on Fair Compensation for News, yang dinilai saling melengkapi dengan dialog hak cipta yang berlangsung di WIPO.

Untuk memperkuat implementasi tata kelola royalti lintas negara, Indonesia akan menyelenggarakan Global Forum on Cross-Border Copyright Royalty Governance di Bali pada Oktober 2026.

Forum tersebut dijadwalkan dihadiri negara-negara anggota WIPO sebagai wadah membahas tata kelola royalti yang lebih efektif di tingkat internasional.

Sebelum mengikuti Dialog Tingkat Menteri, Supratman Andi Agtas juga menggelar pertemuan tertutup dengan Direktur Jenderal WIPO, Daren Tang.

Dalam pertemuan tersebut, Daren Tang disebut memberikan apresiasi terhadap inisiatif Indonesia dan mendorong pemerintah untuk terus membangun komunikasi dengan 194 negara anggota WIPO.

Selanjutnya, berbagai poin mengenai tata kelola royalti yang diusulkan Indonesia akan kembali dibahas dalam sidang SCCR ke-49 yang dijadwalkan berlangsung pada Desember 2026.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.