El Nino 2026 Diprediksi Datang, Mendagri Minta Daerah Siaga

Harianjogja.com, JAKARTA— Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah segera menyiapkan langkah mitigasi menghadapi potensi El Nino 2026 yang diperkirakan berlangsung pada Juli hingga Oktober. Antisipasi dini dinilai penting untuk menekan risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta gangguan terhadap sektor pertanian dan ketersediaan air di berbagai daerah.

Instruksi tersebut disampaikan Tito kepada seluruh kepala daerah agar segera menggelar rapat koordinasi internal dengan melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dinas pertanian, dinas pengairan, serta perangkat daerah terkait guna menyusun strategi mitigasi sesuai kondisi masing-masing wilayah.

"Saya minta seluruh kepala daerah melakukan rapat internal. Ada BPBD, dinas pertanian, dinas pengairan, semuanya dikumpulkan untuk mengantisipasi dampak di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota," kata Tito di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Senin.

Menurut Tito, fenomena El Nino berpotensi memicu meningkatnya kebakaran hutan dan lahan, sekaligus menyebabkan kekurangan pasokan air di sejumlah wilayah apabila tidak diantisipasi sejak dini.

Sebagai dasar penyusunan langkah mitigasi, pemerintah pusat telah menghimpun berbagai data dan proyeksi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya.

Mendagri juga meminta para gubernur memperkuat koordinasi dengan para bupati dan wali kota, baik melalui rapat langsung maupun pertemuan virtual. Langkah tersebut dilakukan agar seluruh pemerintah daerah memiliki kesiapan yang sama berdasarkan data, prediksi, dan arahan yang telah disusun pemerintah pusat.

Selain itu, Tito mengimbau kepala daerah mempererat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, Polri, instansi vertikal, balai wilayah sungai, pendamping pertanian, hingga petugas pemadam kebakaran guna mengantisipasi dampak kekeringan maupun potensi kebakaran hutan dan lahan.

Pemerintah pusat, lanjut Tito, juga telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk menghadapi dampak El Nino 2026.

"Solusi-solusi juga telah disiapkan. Kementerian Pertanian misalnya melalui irigasi, pompanisasi, dan langkah-langkah lainnya. BNPB juga akan melakukan modifikasi cuaca agar turun hujan di daerah-daerah yang membutuhkan," ujarnya.

Tidak hanya pemerintah daerah, pemerintah desa juga diminta mengambil peran aktif dalam upaya pencegahan. Kepala desa diharapkan mampu melakukan langkah antisipatif agar kebakaran hutan dan lahan tidak terjadi, sekaligus bergerak cepat apabila ditemukan titik api di wilayahnya.

"Libatkan pula para kepala desa untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadi kebakaran dan jika muncul (kebakaran) dapat segera ditangani," tuturnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara