Dinilai Mampu Mandiri, 76 Sekolah di Jawa Tak Lagi Terima MBG

Harianjogja.com, JAKARTA—Badan Gizi Nasional (BGN) mulai melakukan penyesuaian sasaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menghentikan sementara penyaluran bantuan di sejumlah sekolah yang dinilai mampu memenuhi kebutuhan gizi peserta didiknya secara mandiri.

Hingga Kamis (18/6/2026), BGN mencatat sedikitnya 76 sekolah di Pulau Jawa telah teridentifikasi tidak lagi menjadi penerima program tersebut. Kebijakan ini merupakan bagian dari langkah refocusing atau pemfokusan kembali penerima manfaat agar anggaran negara dapat digunakan secara lebih efektif dan tepat sasaran.

Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengatakan jumlah tersebut masih bersifat sementara karena proses pendataan dan pemutakhiran informasi masih terus dilakukan.

“Sampai dengan hari ini, kami sudah melakukan pendataan dan telah teridentifikasi 76 sekolah di Pulau Jawa,” ujar Agustina di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, sekolah-sekolah yang dikeluarkan dari daftar penerima MBG bukan berarti tidak lagi mendapatkan perhatian pemerintah. Kebijakan tersebut diambil setelah dilakukan penilaian bahwa sekolah yang bersangkutan memiliki kemampuan lebih baik dalam memenuhi kebutuhan gizi peserta didik tanpa intervensi langsung dari program pemerintah.

Anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk sekolah-sekolah tersebut selanjutnya akan dialihkan kepada kelompok yang dinilai memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi terhadap masalah gizi.

BGN menetapkan sejumlah kelompok prioritas penerima manfaat, antara lain anak-anak di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), ibu hamil, ibu menyusui, serta balita yang membutuhkan dukungan pemenuhan gizi secara lebih intensif.

Agustina menegaskan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis benar-benar menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

Menurutnya, efektivitas program tidak hanya diukur dari luasnya cakupan penerima, tetapi juga dari ketepatan sasaran bantuan yang diberikan.

BGN saat ini masih melakukan pembaruan data secara bertahap dengan mempertimbangkan berbagai indikator. Beberapa faktor yang menjadi perhatian meliputi tingkat kerentanan gizi, kondisi sosial ekonomi keluarga, serta akses masyarakat terhadap sumber pangan dan layanan pemenuhan gizi.

Hasil pemutakhiran data tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan prioritas penerima manfaat pada tahap berikutnya.

Melalui kebijakan refocusing ini, pemerintah berharap anggaran yang tersedia dapat memberikan dampak yang lebih besar dalam menurunkan risiko gizi buruk dan meningkatkan kualitas kesehatan kelompok rentan di berbagai daerah.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas nasional yang dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini melalui pemenuhan kebutuhan gizi yang lebih baik. Karena itu, evaluasi dan penyesuaian sasaran dinilai penting agar manfaat program dapat dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan intervensi pemerintah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara