Korut Bantah Tuduhan Ancaman Siber AS, Sebut Rusak Citra Pyongyang

Harianjogja.com, MOSKOW— Pemerintah Korea Utara (Korut) menolak tuduhan Amerika Serikat (AS) mengenai dugaan ancaman siber yang berasal dari Pyongyang. Korut menilai tuduhan tersebut merupakan bagian dari propaganda politik yang bertujuan mencoreng reputasi negaranya di mata dunia.

Penolakan itu disampaikan melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara sebagaimana dilaporkan kantor berita resmi KCNA yang dikutip RIA Novosti dari Moskow, Selasa (4/8/2026).

Sebelumnya, Badan Keamanan Federal AS (FBI), Departemen Luar Negeri AS, bersama sejumlah mitra internasional menerbitkan peringatan bersama mengenai dugaan ancaman siber yang disebut melibatkan pakar teknologi informasi asal Korea Utara.

Korut Sebut Tuduhan sebagai Propaganda Politik

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan hanya bertujuan membangun citra negatif terhadap Pyongyang.

"AS dan sekutunya, dengan mengangkat apa yang disebut ancaman siber dari kami, menerbitkan peringatan bersama untuk merusak citra negara kami," kata juru bicara Kemlu Korut seperti dikutip kantor berita resmi Korut, KCNA.

Menurutnya, tudingan yang terus mengaitkan Korea Utara dengan kelompok pemantau sanksi multilateral merupakan bentuk penyebaran informasi palsu.

Tuding AS Jadikan Ruang Siber Arena Konfrontasi

Kementerian Luar Negeri Korea Utara menilai kebijakan Amerika Serikat justru mendorong ruang siber menjadi arena konfrontasi dan perang rahasia.

Pyongyang juga menyatakan bahwa operasi siber yang dilakukan dalam latihan militer Amerika Serikat bersama negara-negara sekutunya merupakan bagian dari persiapan perang.

Selain itu, Korut berpandangan tuduhan mengenai ancaman siber dari negara lain hanya dijadikan alasan untuk membenarkan tekanan yang dianggap ilegal terhadap negara berdaulat.

Menurut Korea Utara, Amerika Serikat justru merupakan negara yang menguasai sumber daya utama di ruang siber serta memiliki kemampuan siber terbesar di dunia.

Sebelumnya, Korea Utara menuduh Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) mempercepat persiapan militer untuk konflik di masa depan. Pyongyang mengeklaim bahwa rencana perluasan jaringan pasokan bahan bakar aliansi tersebut menunjukkan transformasinya menjadi blok militer yang lebih agresif.

Dalam sebuah komentar yang dimuat oleh Kantor Berita Pusat Korea (KCNA), Pyongyang mengkritik rencana NATO yang dilaporkan akan memperluas dan memodernisasi sistem transportasi bahan bakar militernya di seluruh Eropa itu.

Sistem transportasi bahan bakar tersebut meliputi jalur pipa baru dan fasilitas penyimpanan energi yang menghubungkan Eropa barat dengan negara-negara anggota baru di timur dan utara.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara