Program Listrik Desa Digenjot Rp9,7 Triliun Fokus 2027 hingga 2029

Harianjogja.com, JAKARTA— Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengalokasikan anggaran sebesar Rp9,7 triliun pada tahun 2027 untuk mempercepat pembangunan infrastruktur listrik desa di berbagai wilayah Indonesia. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan rasio elektrifikasi nasional.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara sekaligus Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno, menyampaikan bahwa proyek listrik desa akan dijalankan melalui skema kontrak tahun jamak atau Multiyears Contract (MYC) yang mencakup periode 2026 hingga 2028.

“Untuk skema MYC 2026–2027 dengan target 3.054 lokasi dianggarkan sebesar Rp8,77 triliun. Kedua, untuk skema MYC 2027–2028 dengan target 101 lokasi dialokasikan sebesar Rp977,57 miliar,” ujar Tri dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI di Jakarta, Senin (15/6/2026).

Meski demikian, pemerintah belum merinci jumlah kepala keluarga (KK) yang akan menerima manfaat dari program tersebut maupun sebaran wilayah prioritas secara detail.

Anggaran listrik desa ini merupakan bagian dari pagu indikatif Kementerian ESDM tahun anggaran 2027 yang ditetapkan sebesar Rp27,33 triliun berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas.

Dari total tersebut, sekitar 82 persen atau Rp22,48 triliun dialokasikan untuk program strategis dan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung kepada masyarakat, termasuk sektor ketenagalistrikan desa.

Selain program listrik desa, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk program kelistrikan lainnya. Di antaranya Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) sebesar Rp520 miliar yang ditargetkan menyasar 250 ribu sambungan rumah.

Pemerintah juga mendorong agenda transisi energi melalui program konversi kompor listrik dengan anggaran Rp815 miliar serta konversi motor listrik sebesar Rp635 miliar pada periode anggaran yang sama.

Kementerian ESDM mencatat masih terdapat sekitar 8.000 lokasi di Indonesia yang belum sepenuhnya teraliri listrik. Lokasi tersebut sebagian besar berada di wilayah terpencil dan daerah dengan akses infrastruktur terbatas.

Pemerintah menargetkan seluruh wilayah tersebut dapat menikmati listrik secara merata paling lambat pada 2029.

“Masih ada sekitar 8.000 lokasi yang belum mendapatkan akses listrik dan ini harus kita selesaikan. Tahun lalu sekitar 1.500 lokasi berhasil dialiri listrik, dan tahun ini pelaksanaannya ditargetkan lebih masif,” kata Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Perencanaan Strategis, Jisman P. Hutajulu.

Dengan program ini, pemerintah berharap pemerataan akses listrik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi desa, memperluas layanan publik, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah tertinggal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara