Bahlil Klaim Batu Bara Aman di Tengah Pemadaman Listrik Massal

Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pasokan batu bara untuk PT PLN (Persero) berada dalam kondisi aman. Ia menegaskan bahwa gangguan pemadaman listrik yang terjadi belakangan ini tidak disebabkan oleh keterbatasan energi primer, melainkan lebih pada persoalan teknis operasional serta distribusi di internal PLN.

Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu. Ia meminta PLN segera melakukan langkah yang terukur dan menyeluruh agar gangguan listrik tidak kembali terjadi serta tidak mengganggu kenyamanan masyarakat sebagai pelanggan.

“Saya minta PLN untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur, komprehensif untuk memberikan kenyamanan bagi pelanggan dengan tidak ada lagi pemadaman,” kata Bahlil.

Lebih lanjut, ia menegaskan kembali bahwa isu pemadaman tidak berkaitan dengan kekurangan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik. Pemerintah, kata dia, melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) telah mengantisipasi kebutuhan energi PLN dengan penugasan kepada perusahaan tambang nasional.

Bahlil menjelaskan, kebutuhan batu bara PLN secara nasional mencapai sekitar 154 juta ton per tahun. Untuk menjamin ketahanan pasokan tersebut, pemerintah bahkan menetapkan penugasan produksi kepada perusahaan batu bara nasional di kisaran 180–190 juta ton per tahun, atau lebih tinggi dari kebutuhan nasional.

Meski demikian, ia menekankan bahwa proses distribusi hingga ke pembangkit listrik merupakan ranah operasional PLN, bukan kewenangan teknis Kementerian ESDM.

“Teknisnya, untuk sampai di power plant-nya itu bukan tugas Dirjen Minerba. Itu sudah merupakan teknis daripada manajemen logistik PLN,” ujarnya.

Menurut Bahlil, permasalahan yang terjadi lebih banyak berkaitan dengan rantai distribusi dan sistem operasional kelistrikan yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab PLN. Ia juga menyampaikan telah melakukan komunikasi langsung dengan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo untuk mempercepat penanganan gangguan tersebut.

Dalam pembicaraan itu, Bahlil meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasional sekaligus memperkuat langkah mitigasi agar gangguan serupa tidak terulang di masa mendatang.

“Saya sudah berbicara sama Pak Dirut. Saya katakan segera melakukan langkah-langkah yang terukur agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, termasuk di dalamnya adalah pemadaman yang dikeluhkan oleh rakyat. Yang mengoperasikan listrik itu bukan Dirjen Listrik, bukan ya. Bukan kita. Kita regulasinya sementara yang melaksanakan kegiatan adalah PLN,” kata dia.

Ia menegaskan pemerintah telah menjalankan fungsi dari sisi regulasi dan jaminan pasokan energi, sehingga pelaksanaan teknis kini sepenuhnya berada di tangan PLN.

“Pemerintah sudah tegas tinggal PLN segera merealisasikannya. Segera atasi masalah teknis ini, karena masalah teknis semuanya ini kewenangan dan kendalinya memang ada di PLN,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo sebelumnya menjelaskan bahwa gangguan listrik terjadi akibat kendala teknis pada dua pembangkit listrik besar di Pulau Jawa yang dioperasikan oleh mitra PLN.

“Ada kendala teknis di dua pembangkit besar di Pulau Jawa yang dimiliki dan dioperasikan oleh mitra kami, yaitu ada dua pembangkit independent power producer yang mengalami gangguan teknis dan terpaksa keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa,” katanya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara