Intelijen AS Sebut China Kantongi Data 220 Juta Pemilih Amerika

Harianjogja.com, JAKARTA—Komunitas Intelijen Amerika Serikat (AS) mengungkapkan bahwa China diduga telah memperoleh data sekitar 220 juta pemilih Amerika melalui berbagai metode. Temuan tersebut tertuang dalam lembar fakta yang diperoleh kelompok wartawan Gedung Putih dan telah dikonfirmasi oleh sejumlah pimpinan lembaga intelijen AS.

Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa Republik Rakyat China beserta pihak-pihak yang bertindak atas namanya diduga memperoleh data pendaftaran pemilih Amerika melalui pembelian, pencurian, maupun peretasan, termasuk data yang tidak tersedia untuk publik.

"Republik Rakyat China dan pihak-pihak yang bertindak atas nama mereka telah membeli, mencuri, atau meretas data pendaftaran pemilih sebanyak 220 juta warga Amerika. Pengumpulan data oleh China itu mencakup data yang tidak tersedia untuk umum," demikian isi lembar fakta tersebut.

Dokumen tersebut telah dikonfirmasi oleh pimpinan Kantor Direktur Intelijen Nasional, Badan Keamanan Nasional (NSA), Badan Intelijen Pusat (CIA), serta Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS).

Dinilai Berpotensi Memengaruhi Pemilu

Dalam lembar fakta itu, Komunitas Intelijen AS mendefinisikan intervensi dalam pemilu sebagai bentuk pengaruh, baik secara terbuka maupun terselubung, yang dilakukan pemerintah asing dengan tujuan memengaruhi jalannya pemilu di Amerika Serikat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dokumen tersebut juga mengungkap bahwa pada 2022, badan intelijen AS pernah mengidentifikasi seorang pelaku eksploitasi jaringan komputer asal China yang diduga memperoleh data pendaftaran pemilih yang tersedia di platform perdagangan daring.

Menurut Komunitas Intelijen AS, data tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk mengganggu proses pemungutan suara.

"Pihak lawan dapat memanipulasi data untuk mencegah pemilih perorangan atau kelompok pemilih agar tidak memberikan suara. Sehingga, itu menyebabkan keterlambatan kedatangan pemilih pada hari pemungutan suara atau memaksa pemilih untuk menggunakan surat suara sementara. Pihak-pihak lawan juga dapat memanfaatkan data pendaftaran, yang dalam beberapa kasus tersedia secara publik atau dapat dibeli, untuk merancang upaya campur tangan atau pengaruh lainnya," menurut Komunitas Intelijen AS.

Trump Kembali Singgung Dugaan Campur Tangan China

Awal Juli lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan China diduga telah melakukan berbagai cara untuk menggagalkan upayanya kembali terpilih dalam Pemilu Presiden AS 2020.

Trump juga menuding pejabat intelijen Amerika Serikat sengaja menyembunyikan informasi tersebut dari Gedung Putih.

China Membantah Tuduhan

Menanggapi tudingan tersebut, Kedutaan Besar China di Washington menegaskan bahwa pemerintah China tidak pernah mencampuri proses pemilihan presiden di Amerika Serikat.

Dalam keterangannya kepada RIA Novosti, Kedutaan Besar China menyatakan negaranya tidak pernah dan tidak akan pernah melakukan intervensi terhadap pemilu AS.

Pernyataan tersebut menjadi respons atas tuduhan yang disampaikan pemerintah dan komunitas intelijen Amerika Serikat mengenai dugaan pengumpulan data pemilih oleh China.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara