Digital Single ID Siap Diluncurkan, Bansos Lebih Tepat Sasaran

Harianjogja.com, JAKARTA — Pemerintah tengah menyiapkan sistem identitas tunggal digital atau digital single ID berbasis kecerdasan artifisial (AI) untuk memperkuat penyaluran bantuan sosial (bansos) sekaligus meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, sistem tersebut ditargetkan mulai berjalan pada akhir 2026. Dengan sistem ini, penyaluran bantuan diharapkan lebih tepat sasaran serta mampu menekan potensi kebocoran anggaran negara.

“Digital single ID mungkin akhir tahun ini akan berjalan sehingga semua bantuan sosial atau direct cash transfer akan lebih tepat sasaran dan dapat menghemat anggaran cukup besar,” ujar Luhut dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Selasa (9/6/2026).

Menurutnya, pemerintah akan semakin mengandalkan digitalisasi berbasis AI untuk mengintegrasikan berbagai data masyarakat yang saat ini tersebar di banyak kementerian dan lembaga.

Luhut mengungkapkan, saat ini sekitar 80 persen sistem Government Technology (GovTech) telah terintegrasi. Integrasi ini menjadi fondasi utama dalam penerapan identitas digital tunggal yang memungkinkan pemerintah memantau data penerima bantuan secara lebih akurat.

Melalui sistem tersebut, pemerintah juga akan mengubah skema subsidi dari berbasis barang menjadi berbasis penerima manfaat. Dengan begitu, bantuan dapat langsung diterima masyarakat dalam bentuk transfer tunai.

“Subsidi tidak akan lagi ke barang. Subsidi akan langsung kepada penerima. Rata-rata bansos itu berupa transfer tunai sekitar Rp5,4 juta per orang,” jelasnya.

Tak hanya untuk bansos, digital single ID juga akan dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Data pelaku usaha akan dianalisis menggunakan AI untuk menghasilkan skor atau penilaian yang dapat digunakan dalam penyaluran pembiayaan dan program pendampingan.

“Ini nanti dikelompokkan dengan AI. Kita bisa mendorong UMKM dengan memberikan skor yang baik karena data pelaku usaha dapat dipantau dengan jelas,” kata Luhut.

Ia menilai Indonesia memiliki potensi besar menjadi salah satu negara dengan sistem pemerintahan digital terintegrasi terbesar di dunia, seiring jumlah penduduk yang mendekati 300 juta jiwa.

Dengan sistem tersebut, seluruh proses mulai dari pengumpulan data hingga implementasi kebijakan dapat dipantau secara real time. Hal ini diyakini mampu meningkatkan transparansi serta efektivitas pelayanan publik.

“Semua akan bisa dimonitor dengan sistem ini,” ujar Luhut.

Ia juga menegaskan bahwa pengembangan sistem digital tersebut sepenuhnya dikerjakan oleh talenta dalam negeri sebagai bagian dari penguatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia di bidang transformasi digital.

“Dan sekali lagi sistem ini dibangun oleh anak-anak Indonesia,” kata Luhut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara