Prabowo Ungkap Kerugian Rp14.600 Triliun Akibat Under-Invoicing

Harianjogja.com, JAKARTA—Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan praktik under-invoicing atau pelaporan nilai perdagangan di bawah nilai sebenarnya telah menyebabkan Indonesia kehilangan potensi ekonomi dalam jumlah sangat besar selama bertahun-tahun. Menurutnya, kebocoran tersebut berdampak signifikan terhadap kapasitas pertumbuhan ekonomi nasional dan aliran devisa yang masuk ke dalam negeri.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam wawancara eksklusif dengan media Prancis Atlantico saat melakukan kunjungan ke Paris pada 26–28 Mei 2026. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menyoroti berbagai langkah pembenahan yang tengah dilakukan pemerintah untuk memperkuat tata kelola perdagangan dan sistem keuangan nasional.

Prabowo mengatakan praktik under-invoicing telah menimbulkan kerugian ekonomi yang nilainya diperkirakan melampaui US$900 miliar atau setara lebih dari Rp14.600 triliun jika dikonversikan dengan kurs saat ini. Nilai tersebut, menurutnya, menunjukkan besarnya potensi ekonomi yang hilang akibat ketidaksesuaian pelaporan transaksi perdagangan selama bertahun-tahun.

"Kami mengalami kerugian lebih dari US$900 miliar akibat praktik under-invoicing. Tanpa itu, ekonomi kami tidak akan bernilai US$1,5 triliun, melainkan US$2,4 triliun," kata Prabowo.

Surplus Perdagangan Dinilai Belum Optimal

Selain menyoroti praktik under-invoicing, Prabowo juga menyinggung persoalan lain yang berkaitan dengan pemanfaatan surplus perdagangan Indonesia. Menurutnya, meskipun Indonesia secara konsisten mencatat kinerja ekspor yang positif, manfaat ekonomi yang dihasilkan belum sepenuhnya dirasakan secara optimal di dalam negeri.

Ia menjelaskan bahwa sebagian dana hasil aktivitas perdagangan internasional tidak bertahan lama dalam sistem keuangan nasional. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu tantangan yang perlu dibenahi agar surplus perdagangan dapat memberikan dampak lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi domestik.

"Kami juga menangani persoalan bahwa meskipun memiliki surplus perdagangan yang kuat, modal-modal tersebut tidak tetap berada di sistem perbankan Indonesia," ujarnya.

Pemerintah saat ini terus mendorong berbagai kebijakan yang bertujuan memperkuat aliran devisa hasil ekspor ke dalam sistem perbankan nasional. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan likuiditas domestik sekaligus memperbesar kontribusi sektor perdagangan terhadap pembangunan ekonomi nasional.

Pemerintah Siap Lakukan Perubahan Struktural

Dalam wawancara tersebut, Prabowo mengakui sejumlah kebijakan yang sedang diterapkan pemerintah berpotensi menimbulkan penyesuaian bagi sebagian pelaku usaha. Namun, menurutnya, perubahan tersebut diperlukan untuk memperkuat fondasi ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.

Presiden menegaskan bahwa reformasi di sektor perdagangan, investasi, dan pengelolaan devisa tidak semata-mata ditujukan untuk mengejar target jangka pendek, melainkan untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih sehat, transparan, dan berkelanjutan.

"Beberapa perubahan yang kami lakukan mungkin mengganggu kebiasaan lama dalam jangka pendek, tetapi semuanya dilakukan demi kepentingan negara dalam jangka panjang," tandas Prabowo.

Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam menutup berbagai celah kebocoran ekonomi yang selama ini dinilai mengurangi potensi penerimaan negara. Di saat yang sama, pemerintah juga terus mendorong agar hasil perdagangan dan aktivitas ekonomi nasional dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi sistem keuangan domestik serta mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.