4 Kontroversi Dadan Hindayana Sebelum Dicopot dari Kepala BGN

Sunartono
Sunartono Rabu, 03 Juni 2026 04:17 WIB
4 Kontroversi Dadan Hindayana Sebelum Dicopot dari Kepala BGN

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. /Instagram-Badan Gizi Nasional.

Harianjogja.com, JAKARTA—Nama Dadan Hindayana kembali menjadi perhatian publik setelah Presiden Prabowo Subianto menggantinya dari posisi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) pada Juni 2026. Selama memimpin lembaga yang mengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG), Dadan beberapa kali menjadi sorotan karena pernyataan maupun kebijakan yang memicu perdebatan di ruang publik.

Sejumlah kontroversi tersebut tidak hanya mengundang respons masyarakat dan warganet, tetapi juga memunculkan kritik dari pengamat komunikasi politik, kalangan legislatif, hingga pelaku industri pangan. Berbagai polemik itu kemudian menjadi bagian dari dinamika yang mewarnai perjalanan BGN dalam menjalankan program prioritas pemerintah di bidang pemenuhan gizi nasional.

1. Polemik Pernyataan Minum Susu 2 Liter Sehari

Salah satu kontroversi yang paling banyak diperbincangkan muncul ketika Dadan Hindayana menghadiri sebuah pondok pesantren di Bangkalan, Jawa Timur, pada Mei 2025. Dalam kesempatan tersebut, ia menceritakan pengalaman pribadinya terkait pola konsumsi susu anaknya yang mencapai dua liter per hari untuk mendukung pertumbuhan.

Pernyataan tersebut kemudian memicu perdebatan luas. Sejumlah pengamat komunikasi politik menilai penyampaian pesan tersebut kurang tepat karena masyarakat lebih fokus pada angka konsumsi susu yang dianggap tidak realistis secara ekonomi maupun kesehatan bagi sebagian besar keluarga Indonesia.

Alih-alih menangkap pesan mengenai pentingnya pemenuhan gizi anak, publik justru memperdebatkan kemungkinan penerapan pola konsumsi tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Menanggapi kritik yang muncul, Dadan menjelaskan bahwa pernyataannya bukan bagian dari kebijakan resmi program Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, cerita tersebut murni pengalaman pribadi dalam mengasuh anak dan tidak pernah menjadi standar atau ketentuan yang diterapkan dalam program MBG. Ia juga menegaskan bahwa menu MBG tetap disusun sesuai kondisi dan kebutuhan di lapangan.

2. Menu MBG Saat Ramadan Dinilai Kurang Memadai

Kontroversi berikutnya muncul menjelang Ramadan 2025 ketika Badan Gizi Nasional memastikan program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan selama bulan puasa dengan mekanisme distribusi yang disesuaikan.

Dalam perkembangannya, sejumlah alternatif menu yang beredar di media sosial menjadi bahan perbincangan publik. Menu tersebut terdiri atas roti, sereal instan, dua butir kurma, dan telur rebus.

Banyak warganet mempertanyakan kelayakan komposisi tersebut sebagai menu pengganti makanan utama untuk kebutuhan sahur maupun berbuka puasa bagi anak-anak. Kritik bermunculan karena paket tersebut dianggap kurang mengenyangkan sekaligus belum mencerminkan standar asupan gizi yang ideal.

Polemik tersebut kemudian berkembang menjadi diskusi lebih luas mengenai kesiapan logistik, efektivitas distribusi, serta kemampuan lembaga dalam menjaga kualitas pemenuhan kebutuhan gizi penerima manfaat selama Ramadan.

3. Sorotan terhadap SOP dan Kasus Keracunan Makanan MBG

Selain persoalan komunikasi publik, kepemimpinan Dadan Hindayana juga diwarnai kritik terkait tata kelola program Makan Bergizi Gratis. Perhatian publik meningkat setelah muncul sejumlah laporan keracunan makanan yang melibatkan ratusan siswa dan guru di beberapa daerah pelaksana program MBG.

Insiden tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan kualitas makanan yang didistribusikan kepada penerima manfaat. DPR RI maupun masyarakat menilai kasus-kasus tersebut menunjukkan perlunya penguatan sistem kontrol mutu dan pengawasan operasional di lapangan.

Kritik itu semakin menguat setelah Kementerian Sekretariat Negara mengungkap adanya sejumlah catatan evaluasi dalam proses pergantian pimpinan BGN. Beberapa poin yang disorot antara lain kedisiplinan dalam menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP), tata kelola organisasi, hingga pengawasan terhadap kualitas makanan yang disalurkan kepada masyarakat.

Rangkaian persoalan tersebut menjadi bagian dari evaluasi pemerintah terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis sekaligus menjadi pertimbangan dalam upaya penyegaran organisasi di lingkungan Badan Gizi Nasional.

4. Pernyataan Kebutuhan 1,9 Juta Ekor Sapi untuk MBG

Polemik lain yang sempat menyita perhatian publik berkaitan dengan pernyataan Dadan mengenai kebutuhan sapi nasional untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis. Dalam sebuah forum diskusi, ia memaparkan simulasi kebutuhan daging sapi apabila menu tersebut diberikan kepada peserta program secara rutin.

Dadan menyebut bahwa jika setiap anak menerima menu daging sapi satu kali dalam sepekan, kebutuhan nasional diperkirakan mencapai sekitar 1,9 juta ekor sapi per tahun.

Pernyataan tersebut memunculkan perdebatan di kalangan pengamat ekonomi, peternak, hingga pelaku industri pangan. Sejumlah pihak menilai angka tersebut sangat besar dan sulit dipenuhi hanya melalui produksi dalam negeri.

Kekhawatiran pun muncul terkait potensi meningkatnya ketergantungan pada impor sapi hidup maupun daging sapi dari luar negeri, seperti Australia dan Brasil. Menurut sejumlah pengamat, kondisi tersebut berpotensi bertolak belakang dengan tujuan pemberdayaan peternak lokal yang selama ini didorong pemerintah.

Selain isu pasokan, kritik juga diarahkan pada kesiapan infrastruktur logistik nasional. Beberapa pihak menilai kapasitas rumah potong hewan, rantai pasok dingin (cold chain), serta distribusi daging segar di Indonesia belum sepenuhnya siap untuk menopang kebutuhan sebesar itu dalam waktu singkat.

Parahnya menu MBG yang dimakan para siswa tidak pernah sekalipun menggunakan daging sapi. Pernyataan mengenai kebutuhan 1,9 juta ekor sapi tersebut kemudian menambah daftar perdebatan publik yang pernah mengiringi kepemimpinan Dadan Hindayana di Badan Gizi Nasional. Di tengah berbagai polemik tersebut, pemerintah akhirnya melakukan pergantian pimpinan BGN sebagai bagian dari proses evaluasi terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program strategis nasional.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Share

Sunartono
Sunartono Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online