20 SPPG MBG Banten Ditutup, Dapur Tak Standar

Harianjogja.com, JAKARTA-Badan Gizi Nasional (BGN) memutuskan suspend sementara terhadap 20 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Banten. Dapur mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinyatakan melanggar standar operasional prosedur (SOP), berpotensi ancam kesehatan siswa.

Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN Brigjen TNI Albertus Doni Dewantoro ungkap fakta ini di Serang, Rabu. Evaluasi lapangan mengungkap 98 persen masalah, seperti keracunan massal, berasal dari fasilitas dapur yang cacat.

"Penyebab utamanya adalah dapur kurang sesuai standar dan SOP yang tidak dijalankan dengan baik, mulai dari ketiadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), kebersihan yang kurang, hingga kualitas menu yang buruk," ujar Doni.

Pemetaan pelanggaran menempatkan Kabupaten Lebak di urutan teratas dengan delapan SPPG terdampak, diikuti Kabupaten Pandeglang yang kehilangan tujuh SPPG. Daerah-daerah ini jadi prioritas perbaikan infrastruktur Program MBG segera.

"Jenis pelanggarannya karena ketiadaan IPAL serta penyajian menu yang tidak layak, seperti makanan basi atau porsi minimalis yang tidak sesuai standar gizi," jelasnya.

BGN sediakan masa tenggat satu minggu bagi pengelola dapur tersuspensi untuk renovasi total linier dengan SOP. Operasional baru dibuka setelah verifikasi memenuhi syarat kebersihan dan kualitas.

Doni tekankan pendekatan sanksi bertahap tanpa ampun bagi pengulangan. Proses dimulai surat peringatan (SP), eskalasi hingga rekomendasi permanen ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

"Sejauh ini di Banten baru ada yang sampai SP 2. Jika sudah mencapai SP 3, kami akan memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk penutupan permanen. Kita beri kesempatan satu kali, begitu dua kali melanggar, langsung tutup," tegas Doni.

Langkah pencegahan ketat dari BGN ini perkuat pengawasan dapur MBG di Banten, jamin keamanan pangan anak sekolah capai standar gizi nasional pemerintah tanpa kompromi higienis berkelanjutan.

Badan Gizi Nasional (BGN) secara bertahap menghentikan sementara operasional atau melakukan suspend terhadap ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Cilegon dan wilayah Indonesia Timur per April 2026.

Penutupan ini dilakukan sebagai langkah tegas pemerintah untuk mengevaluasi standar kualitas menyusul insiden keracunan pangan yang menimpa puluhan siswa serta belum terpenuhinya syarat administratif krusial, seperti Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan ketersediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

​Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa audit menyeluruh mencakup disiplin kerja, kualitas bahan baku, hingga kompetensi juru masak demi memastikan keamanan konsumsi bagi jutaan penerima manfaat.

Meski operasional ribuan dapur dihentikan sementara untuk perbaikan teknis dan layout bisnis, Presiden Prabowo Subianto memastikan program prioritas ini tetap berjalan dengan pengawasan yang lebih ketat guna mewujudkan target pemenuhan gizi nasional yang aman dan tepat sasaran.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara