Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas Minta Daerah Tak Sekadar Jadi Objek Pembentukan Perda
GKR Hemas dan pakar hukum menyoroti disharmoni regulasi daerah serta pentingnya menyelaraskan perda dengan kebijakan nasional.
Wajah tersangka penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS akan terungkap dalam sidang terbuka di pengadilan militer. /TikTok.
Harianjogja.com, JAKARTA— Identitas lengkap empat tersangka kasus penyiraman air keras terhadap aktivis HAM Andrie Yunus dipastikan akan terbuka saat sidang perdana di pengadilan militer. Hingga kini, wajah para tersangka belum pernah ditampilkan ke publik.
Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal TNI Aulia Dwi Nasrullah menyebut seluruh fakta, termasuk identitas dan motif, akan terungkap dalam proses persidangan yang dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat.
“Saya pikir nanti akan terlihat di sidang, kan akan juga dihadirkan. Ini akan dilakukan, sekali lagi, akan terbuka dan kita profesional,” ujarnya di kompleks parlemen di Senayan, Jakarta, Kamis (16/4/2026).
Ia menegaskan jumlah tersangka tetap empat orang, sesuai hasil penyelidikan. Pernyataan ini sekaligus merespons klaim dari pihak korban yang menyebut dugaan pelaku mencapai 16 orang.
“Masih tetap empat orang, seperti yang saya sudah dijelaskan sebelumnya,” katanya.
Menurut Aulia, kemungkinan adanya pelaku lain di luar empat tersangka juga akan diuji dalam persidangan. Ia memastikan proses hukum berjalan terbuka dan profesional.
“Nanti kita bisa lihat. Sidangnya akan secara profesional. Kita juga akan terbuka sampaikan,” tuturnya.
Selain identitas pelaku, motif di balik penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) itu juga akan diungkap di ruang sidang.
“Saya pikir kalau nanti sudah dijelaskan motifnya bahwa ini pribadi dan itu akan nanti kita lihat di sidang,” ucapnya.
Kasus ini bermula dari insiden penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus di kawasan Salemba, Jakarta Pusat, pada 12 Maret 2026 malam, usai yang bersangkutan menyelesaikan rekaman siniar di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
Dalam perkembangannya, Polisi Militer menetapkan empat anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI sebagai tersangka, yakni Kapten NDP, Letnan Satu SL, Letnan Satu BHW, dan Sersan Dua ES.
Berkas perkara kini telah dilimpahkan ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta. Sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 29 April 2026.
Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto memastikan para terdakwa akan dihadirkan langsung di persidangan.
“Persidangan terbuka untuk umum, sama seperti di pengadilan negeri. Silakan masyarakat dan media datang untuk memantau jalannya sidang,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
GKR Hemas dan pakar hukum menyoroti disharmoni regulasi daerah serta pentingnya menyelaraskan perda dengan kebijakan nasional.
PAN tidak mengajukan nama calon pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai wapres dan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Prabowo.
PCNU Pangandaran mengecam dugaan penganiayaan santri oleh oknum TNI dan mendesak penegakan hukum. Pihak satuan menyampaikan permintaan maaf.
Polda DIY menjelaskan video viral truk polisi mengangkut orang berbaju preman. Mereka merupakan 858 personel Satgas Pagar.
Gus Ipul menyebut pemerintah akan mengawal pendidikan anak petugas dan relawan karhutla yang gugur hingga menyelesaikan sekolah.
Eko Suwanto menanggapi dinamika politik terkait Gibran Rakabuming Raka dengan menekankan pentingnya konstitusi, moralitas publik, dan falsafah Jawa.