Profil Muhammad Fikri Thobari, Bupati Rejang Lebong yang Terjaring OTT

Harianjogja.com, JOGJA—Nama Muhammad Fikri Thobari menjadi sorotan nasional setelah Bupati Rejang Lebong, Bengkulu, tersebut terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Senin (9/3/2026). Ia bersama tujuh orang lainnya kemudian dibawa ke Jakarta pada Selasa (10/3/2026) pagi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Penindakan tersebut diduga berkaitan dengan praktik pemberian fee proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Kasus ini langsung menyita perhatian publik karena Fikri merupakan kepala daerah yang baru menjabat sekitar satu tahun.

Rekam Jejak Politik di PAN

Dilansir dari laman rejangloebongkab.com, Muhammad Fikri Thobari dikenal sebagai kader Partai Amanat Nasional (PAN). Ia menjabat sebagai Ketua DPD PAN Kabupaten Rejang Lebong sejak 2019.

Dalam Pilkada Rejang Lebong 2024, Fikri maju sebagai calon bupati berpasangan dengan Hendri. Pasangan ini berhasil meraih 63.691 suara atau sekitar 44,07% dari total suara sah.

Kemenangan tersebut mengantarkan Fikri menjadi Bupati Rejang Lebong periode 2025–2029. Ia resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada 20 Februari 2025.

Latar Belakang Pendidikan

Fikri lahir di Baturaja, Sumatera Selatan, pada 4 Februari 1981. Ia menempuh pendidikan menengah di Curup, Bengkulu.

Setelah lulus dari MAN 2 Curup pada 1998, ia melanjutkan studi dan meraih gelar sarjana di STIM AMKOP Palembang pada 2006. Pendidikan magister kemudian diselesaikan di Universitas Prof. Dr. Hazairin pada 2023.

Aktif di Dunia Bisnis dan Organisasi

Sebelum aktif di politik, Fikri dikenal berkecimpung dalam dunia usaha dan organisasi pengembang perumahan.

Beberapa posisi yang pernah atau sedang ia emban antara lain:

• Sekretaris Real Estate Indonesia Komisariat Curup
• Ketua DPD Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Provinsi Bengkulu
• Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kabupaten Rejang Lebong periode 2021–sekarang
• Ketua Bidang Pengembangan Kawasan dan Permukiman DPP Himperra periode 2024–2028

Sorotan terhadap Integritas Kepala Daerah

Penangkapan Fikri oleh KPK menjadi ujian besar bagi kepemimpinannya yang masih tergolong baru. Kasus dugaan korupsi proyek ini juga memunculkan perhatian publik terhadap tata kelola pemerintahan di daerah.

Saat ini KPK masih melakukan pendalaman terhadap kasus tersebut untuk menentukan status hukum Fikri serta pihak lain yang turut diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.