Ekonom Kritik Wacana HP Gratis, APBN Dinilai Bisa Terbebani

Harianjogja.com, JAKARTA—Wacana pemerintah membagikan telepon seluler atau HP gratis kepada masyarakat sebagai bagian dari bantuan sosial (bansos) menuai kritik ekonom. Kebijakan yang diumumkan Utusan Khusus Presiden Hashim Djojohadikusumo itu dinilai berisiko membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta bertentangan dengan upaya efisiensi.

Ekonom menilai pemerintah seharusnya mengidentifikasi kebutuhan masyarakat sebelum menetapkan program bantuan. Selain persoalan anggaran, efektivitas pemberian HP juga perlu dikaji, termasuk kemampuan penerima untuk memanfaatkan perangkat tersebut secara berkelanjutan.

Wacana pembagian HP gratis itu berkaitan dengan rencana pembukaan rekening bank bagi warga negara Indonesia (WNI) berusia minimal 17 tahun yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Rekening tersebut direncanakan memperoleh saldo awal Rp50.000 dan tidak dikenakan biaya administrasi.

Hashim mengatakan kabinet telah menyepakati pelaksanaan program pembuatan rekening bank gratis. Dua bank milik negara yang ditunjuk untuk menjalankan program tersebut adalah PT Bank Syariah Indonesia Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI).

Kedua bank itu secara khusus ditugaskan membuka rekening bagi 30% populasi masyarakat Indonesia.

"Semua orang akan diberikan HP dengan rekening digital semua dananya akan dikirim ke sana ke rekening masing-masing, dan di sinilah pemerintah bisa dapat tambahan revenue [pendapatan]," ujar adik Presiden Prabowo Subianto tersebut dalam acara Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta, Selasa (13/10/2026).

Ekonom Soroti Beban APBN

Direktur Riset Bidang Makroekonomi Kebijakan Fiskal dan Moneter Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Akhmad Akbar Susamto menilai pemerintah semestinya terlebih dahulu mengkaji kebutuhan masyarakat sebelum merumuskan program bantuan.

Menurut dia, pemberian HP gratis berpotensi menambah beban APBN, terutama ketika ruang fiskal pemerintah sedang terbatas.

Akhmad menilai kondisi anggaran negara saat ini belum cukup longgar untuk membiayai program baru tanpa mempertimbangkan prioritas belanja lainnya.

"APBN sedang tidak 'mewah', sebab Indonesia hanya memiliki Rp3.800 triliun, dengan Rp600 triliun untuk bayar bunga utang," ujarnya.

Ia juga menyoroti besarnya alokasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Pada saat yang sama, anggaran sejumlah kementerian/lembaga serta Transfer ke Daerah (TKD) mengalami pemangkasan.

Kondisi tersebut, menurut Akhmad, perlu menjadi pertimbangan sebelum pemerintah menambah program bantuan baru.

"Yang terjadi bukan efisien, yang terjadi adalah memindahkan alokasi dari satu hal ke hal lain yang sama-sama nggak efisien," katanya seusai mengisi acara Core Media Discussion: 2 Tahun Prabowo-Gibran, Rabu (14/10/2026).

Ekonom Pertanyakan Efektivitas HP sebagai Bansos

Akhmad menyampaikan dua catatan terkait rencana pemberian HP gratis sebagai bagian dari bansos. Pertama, pemerintah perlu mencermati mekanisme penyaluran bantuan sosial yang selama ini berjalan.

Menurut dia, apabila skema penyaluran bansos sudah berjalan baik, pemerintah perlu mempertimbangkan apakah persoalan yang dihadapi masyarakat memang berkaitan dengan kepemilikan HP.

Kedua, apabila masih terdapat bantuan sosial yang salah sasaran, pemerintah seharusnya memprioritaskan penyelesaian persoalan tersebut. Salah satu hal yang perlu menjadi perhatian adalah penegakan hukum terhadap dugaan penyelewengan, termasuk yang dilakukan kepala desa hingga ketua Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW).

Akhmad menegaskan persoalan bansos selama ini lebih berkaitan dengan ketidaktepatan sasaran penerima. Karena itu, penambahan jenis bantuan perlu mempertimbangkan apakah kebijakan tersebut benar-benar menyelesaikan masalah yang ada.

Selain persoalan ketepatan sasaran, ia juga mempertanyakan keberlanjutan penggunaan HP apabila perangkat tersebut diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

Menurut dia, pemberian perangkat saja belum tentu cukup karena penerima masih perlu menanggung biaya untuk menggunakannya, termasuk membeli pulsa.

"Kasih HP juga belum bisa pakai. Nanti sudah beli HP, habis itu harus beli pulsa, siapa yang beli pulsa? Itu ide nggak jelas," katanya.

Kritik tersebut menyoroti perlunya pemerintah mempertimbangkan kebutuhan penerima, biaya penggunaan perangkat, serta kondisi anggaran sebelum merealisasikan wacana pembagian HP gratis.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.