KPK Panggil Mantan Menhub Budi Karya Sumadi Terkait Suap Jalur Kereta

Harianjogja.com, JAKARTA— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Kantor Perwakilan BPKP Jawa Tengah terkait penyidikan kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan pemeriksaan berlangsung di Semarang, Senin (9/3/2026). Pemanggilan Budi Karya Sumadi dilakukan untuk mendalami dugaan korupsi proyek jalur kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi, termasuk pengaturan pemenang tender proyek.

Selain mantan menteri, KPK juga memanggil pegawai PT Istana Putra Agung berinisial AS untuk kebutuhan penyidikan kasus DJKA.

Kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah, yang kini telah berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.

Sejak awal, KPK telah menetapkan 21 tersangka dan dua korporasi sebagai tersangka. Proyek yang disorot meliputi pembangunan jalur ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso; jalur kereta api Makassar, Sulawesi Selatan; empat proyek konstruksi dan dua proyek supervisi di Lampegan, Cianjur; serta perbaikan perlintasan sebidang di Jawa-Sumatera.

Dalam proyek tersebut, dugaan korupsi melibatkan pengaturan pemenang proyek melalui rekayasa administrasi hingga penentuan pemenang tender.

Budi Karya Sumadi sebelumnya sudah pernah diperiksa KPK sebagai saksi pada 26 Juli 2023. Pemeriksaan terakhir dijadwalkan ulang beberapa kali, yakni 18 Februari, 25 Februari, dan 2 Maret 2026, akibat benturan agenda.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.